 |
| Konflik Relokasi Rempang Galang (Facebook/Herrycenderawasih) |
SwaraWarta.co.id - Buntut dari ricuhnya antara warga dengan aparat di Pulau Rempang dan Galang, membuat Lembaga Adat Melayu Riau segera mengambil tindakan tegas.
Mereka segera mengeluarkan surat maklumat setelah terjadinya konflik di Pulau Rempang tersebut. Konflik yang dimaksud menyebabkan adanya pertikaian antara warga setempat dengan aparat.
Dalam salah satu isi maklumat tersebut, Lembaga Adat Melayu sangat menyayangkan sampai terjadinya komplik di antara dua kubu di Pulau Rempang.
LAM atau Lembaga Adat Melayu Riau mengeluarkan surat maklumat tersebut setelah diadakannya terlebih dahulu pertemuan yang diadakan oleh pihak Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau.
Adapun surat maklumat tersebut mencakup 4 poin penting yang ditulis untuk menanggapi kericuhan yang terjadi.
Sebelum diadakan rapat pertemuan yang membahas permasalahan ini, tim dari LAM Melayu sudah melakukan dialog terlebih dahulu dengan masyarakat Melayu setempat untuk merundingkan keputusan apa yang akan diambil sehubungan dengan kericuhan di Pulau Rempang tersebut.
Secara garis besar keempat poin pentang dari maklumat yang dikeluarkan oleh LAM Riau ini meliputi:
- LAM menyayangkan terjadi bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang antara tim Gabungan Keamanan dengan masyarakat Melayu setempat, yang dinilai oleh LAM telah menciderai nilai-nilai kemanusian baik dari sudut pandang fisik maupun mental.
- Meminta pemerintah untuk tidak menggunakan cara-cara kasar, kriminalisasi, dan intimidasi kepada masyarakat Melayu yang ingin mempertahankan haknya di Pulau Rempang dan Galang.
- LAM menginginkan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam menyelesaikan masalah di Pulau Rempang dan Galang, dengan menekankan nilai kebaikan secara adat dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- Meminta kepada pemerintah dan pemerintah setempat untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang dan Galang dengan adil untuk melidungi hak-hak masyarakat Melayu setempat.
Maklumat ini sendiri ditandatangani langsung oleh Ketua Umum MKA LAM Riau, Datuk Seri H.R Marjohan Yusuf, yang juga ikut ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Harian LAM Riau, Datuk Sri Taufik Ikram Jamil.
Di lain pihak, Presiden Jokowi mengungkapkan pendapatnya soal konflik yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang sebagai akibat dari komunikasi yang tidak terjalin dengan baik di antara kedua belah pihak.
Sebagai informasi, konflik di Pulau Rempang ini dipicu oleh upaya pengosongan lahan untuk digunakan dalam proyek Rempang Eco City oleh Badan Pengusahaan Batam.
Sebagai upaya ikut menindaklanjuti konflik di Pulau Rempang dan Galang ini, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia untuk datang langsung ke lokasi konflik untuk menjelaskan duduk permasalahannya.