SwaraWarta.co.id – Mengapa warga Pati demo ke Jakarta? Sejumlah warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berbondong-bondong menuju Jakarta untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026.
Mereka tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan membawa tuntutan yang menyentuh persoalan mendasar bangsa: pemberantasan korupsi.
Tuntutan Utama: RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati Koruptor
Aksi ini digerakkan oleh dua tuntutan utama. Pertama, mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kedua, menuntut penerapan hukuman mati bagi para koruptor.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam kondisi akut. “Korupsi adalah penjajah bangsa ini. Korupsi sangat merusak masa depan bangsa ini. Korupsi juga membuat rakyat Indonesia sengsara,” ujarnya. Ia juga menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah, khususnya di Jawa Tengah.
Perjalanan Penuh Hambatan dan Intimidasi
Dalam perjalanan menuju Jakarta, rombongan warga Pati mengalami berbagai gangguan dan intimidasi. Koordinator AMPB mengaku akun media sosial TikTok dan WhatsApp-nya diblokir secara mendadak.
Tak hanya itu, rekening bank pribadi Botok yang berisi uang pribadi dan donasi warga untuk operasional aksi sebesar Rp80,9 juta juga diblokir. Bank Mandiri menyebut pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum.
Intimidasi fisik pun terjadi. Bus yang ditumpangi rombongan AMPB dilempari batu oleh dua orang tak dikenal di ruas Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di KM 54-56, Karawang. Kaca depan bus pecah dan beberapa penumpang mengalami luka ringan akibat terkena pecahan kaca. Namun demikian, warga Pati tetap melanjutkan perjalanan dan bertekad menggelar aksi pada 27 Agustus.
Dukungan dan Respons Pemerintah
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengakui bahwa demonstrasi warga Pati merupakan hak konstitusional warga negara selama dilakukan secara damai dan tidak merusak.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilakan warga Pati menyampaikan aspirasi, asalkan tidak disertai tindakan anarkis maupun perusakan fasilitas publik. Ia meminta aparat mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani aksi.
Demo ini menjadi sorotan karena keberanian warga Pati menempuh perjalanan jauh dari Jawa Tengah ke Jakarta demi menyuarakan tuntutan pemberantasan korupsi.
Mereka datang dengan membawa bekal seadanya, seperti beras dan mi instan, sebagai bukti bahwa gerakan ini murni dari rakyat tanpa sokongan dana dari pihak manapun
