Analisislah Kedudukan Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

SwaraWarta.co.id – Peraturan Desa (Perdes) merupakan
instrumen hukum penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia.

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perdes memiliki kedudukan yang strategis dalam hierarki
peraturan perundang-undangan nasional.

Landasan Hukum dan Kedudukan Peraturan Desa

Peraturan Desa diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:

• Undang-Undang
  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 18 ayat
  (7) yang menyatakan bahwa desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus
  rumah tangganya sendiri.
• Undang-Undang
  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang mengatur secara
  komprehensif tentang desa, termasuk pembentukan dan materi muatan Perdes.
• Peraturan
  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (PP 43/2014)
  yang mengatur lebih lanjut tentang pembentukan, jenis, dan materi muatan
  Perdes.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Perdes
memiliki kedudukan sebagai berikut:

• Peraturan
  perundang-undangan di bawah undang-undang (Pasal 7 ayat (1) UU Desa).
• Peraturan
  daerah (Pasal 152 ayat (1) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Artinya, Perdes memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan
wajib dipatuhi oleh semua pihak di desa.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Posisi Perdes

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki hierarki
yang jelas, yaitu:

1. Undang-Undang
   Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang
3. Peraturan
   Pemerintah
4. Peraturan
   Presiden
5. Peraturan
   Menteri
6. Peraturan
   Daerah
7. Peraturan
   Desa

Posisi Perdes dalam hierarki tersebut menunjukkan bahwa
Perdes harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, dan jika bertentangan, maka Perdes
tersebut batal demi hukum.

Fungsi dan Tujuan Perdes

Perdes memiliki beberapa fungsi dan tujuan, yaitu:

• Melaksanakan
  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
• Menampung
  aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa
• Menyelesaikan
  permasalahan lokal di desa
• Mendorong
  pembangunan dan kemajuan desa

Perdes merupakan instrumen penting untuk mewujudkan desa
yang mandiri dan sejahtera.

Peraturan Desa memiliki kedudukan yang strategis dalam
hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perdes memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib
dipatuhi oleh semua pihak di desa.

Perdes berfungsi
untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menampung
aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa, menyelesaikan permasalahan lokal di
desa, dan mendorong pembangunan dan kemajuan desa.