SwaraWarta.co.id – Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tepat sasaran. Salah satu langkah terbaru adalah penerapan QR Code untuk pembelian Pertalite di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Mojokerto Raya, yang mulai efektif sejak 5 November 2024. Langkah ini mendapat berbagai tanggapan dari warga setempat yang kini harus menyesuaikan diri dengan sistem baru tersebut.
Aminudin Ilham, seorang warga Mojokerto, menyambut baik kebijakan ini karena dinilai mampu mencegah penyalahgunaan subsidi. “Saya pikir program ini sangat tepat sekali. Subsidi BBM kepada masyarakat sangat tepat dengan adanya QR Code. Karena mungkin selama ini, dengan tidak adanya QR Code tidak bisa meminimalisir terjadi salah sasaran. Awalnya tidak seberapa menghiraukan mungkin karena masih bisa ngisi,” ujarnya dalam rilis yang dikirimkan Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Rabu (13/11/2024).
Menurut Aminudin, sebagian besar SPBU di Kabupaten dan Kota Mojokerto telah menerapkan QR Code untuk pembelian Pertalite. Sebagai pengemudi kendaraan roda empat, ia pun harus mengunduh aplikasi MyPertamina untuk menyesuaikan diri. “Tanggal 6 kemarin, saya baru download aplikasi. Kalau paham bisa cepat. Saya cari panduan dari Youtube, daftar buat akun, motret kendaraan, nopol kendaraan, STNK, KTK kayak pengajuan hutang ke bank. Sejam menunggu verifikasi barcode, selesai. Memang ini perlu dilakukan semoga bermanfaat dan subsidi ke masyarakat tepat sasaran,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, Muzzaki, warga Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, mengungkapkan dirinya masih dalam proses pendaftaran dan belum sepenuhnya menyelesaikan tahap pengambilan foto kendaraannya untuk QR Code. “Proses, tahap terakhir belum selesai. Foto mobil dari depan dan belakang karena posisi di garasi sehingga bagian depan tidak terlihat jadi belum sempat mengisi foto mobil tampak depan. Sebenarnya tidak lama,” tuturnya.
Meski belum memiliki QR Code, Muzzaki mengaku belum mengalami kendala berarti saat membeli Pertalite. Ia mengatakan bahwa penerapan QR Code baru sepenuhnya berlaku di SPBU wilayah Mojokerto, sementara di SPBU lain seperti di Bangil, Pasuruan, masih bisa membeli BBM tanpa QR Code. “Meski saya belum punya QR Code tapi tidak pernah di tolak hanya disarankan. Biasanya beli Pertalite Rp200 ribu, terakhir beli hari Minggu kemarin di SPBU daerah Bangil (Pasuruan). Kalau QR Code saya rasa tidak ada masalah tapi justru yang meresahkan mobil dengan kapasitas mesin (CC) di atas 1.400 CC tidak diperbolehkan membeli Pertalite,” ungkapnya.
Mobil Muzzaki, Kijang LGX dengan kapasitas mesin 1.800 cc, kemungkinan tidak diperbolehkan mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite jika aturan pembatasan kapasitas mesin diterapkan. Muzzaki mengaku belum mengetahui secara pasti apakah mobilnya tersebut akan terdampak oleh kebijakan baru ini.
Pemerintah Kota Mojokerto sebelumnya telah melakukan sosialisasi mengenai penerapan QR Code BBM subsidi dalam sebuah acara yang dihadiri oleh para Ketua RW, Lurah, dan Camat di Kota Mojokerto pada 24 September 2024 lalu. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan QR Code guna memastikan subsidi tepat sasaran.
Menurut data yang dihimpun PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, hingga 4 November 2024, terdapat 747.748 mobil di Jawa Timur yang terdaftar sebagai pembeli Pertalite menggunakan QR Code. Di wilayah Mojokerto dan sekitarnya, termasuk Bojonegoro, Jombang, Tuban, dan Lamongan, sudah ada sekitar 83.140 kendaraan yang melakukan pendaftaran.
