| PT Pos Indonesia Ditugaskan Pemerintah untuk Distribusi Surat Suara Pemilu 2024, DPR: Jaga Netralitas dan Ketepatan Waktu |
SwaraWarta.co.id – Pemerintah telah menunjuk PT Pos Indonesia sebagai distributor utama logistik surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Tugas tersebut mencakup distribusi sekitar 5 juta surat suara dari Sabang hingga Merauke untuk berbagai jenis pemilihan.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Kelima jenis surat suara yang akan didistribusikan mencakup surat suara presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPD, dan anggota DPRD Kota/Kabupaten.
Selain PT Pos Indonesia, beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga turut ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan logistik pemilu.
Antara lain, PT KAI, Damri, PT Pelni, PT Pelindo, PT Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan termasuk PPD.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung, memberikan apresiasi atas upaya PT Pos Indonesia untuk menghindari kecurangan dalam penyaluran logistik pemilu dengan menggunakan fitur ‘geo tagging’.
“PT Pos Indonesia akan menyalurkan surat suara, dan pemilu kali ini memerlukan kerja keras yang tinggi. Jadi, harus benar-benar dipastikan netral (saat melaksanakan tugas). Adanya geo tagging akan membantu mengurangi kecurangan,” kata Martin pada Rabu (6/12)
Martin menekankan perlunya PT Pos Indonesia untuk menjaga keakuratan distribusi dan memastikan bahwa logistik pemilu mencapai sasaran dengan baik.
Ia menyoroti pentingnya kekuatan sumber daya manusia (SDM) PT Pos untuk memastikan penyaluran sesuai dengan jadwal.
“Jangan sampai penyalurannya malah nyasar. Jadi ini perlu diperkuat dari sisi SDM-nya juga,” tambahnya.
Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, juga menekankan bahwa pengawasan terhadap PT Pos Indonesia perlu diperketat.
Ia meminta agar PT Pos bekerja sebaik mungkin dan memastikan bahwa penyaluran berjalan sesuai dengan rencana.
“Kita akan mengawasi PT Pos Indonesia. Jangan sampai penyalurannya malah nyasar. Jadi ini perlu diperkuat dari sisi SDM-nya juga,” pungkasnya.
