Ketuk Palu, Ini Alasan MK Batalkan Pasal Berita Bohong Menurut Pakar Hukum

- Redaksi

Monday, 25 March 2024 - 02:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Ilustrasi berita bohong ( hoax)
( Dok. Istimewa)

SwaraWarta.co.id – Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, yaitu Feri Amsari, menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal-pasal dalam undang-undang terkait penyebaran berita bohong (hoaks). 

Menurut Feri, ini adalah kemenangan besar bagi masyarakat sipil, dan dia berharap pemerintah dan legislatif tidak akan membuat undang-undang baru yang serupa untuk merusak putusan MK. 

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami percaya ini sebuah kemenangan kecil yang bermakna besar bagi masyarakat sipil,” kata dia dilansir Kompas.com melalui pesan suara, Jumat (22/3/2024).

Feri menekankan pentingnya melindungi kemerdekaan masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapat, yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh konstitusi. 

Baca Juga :  Pilkada Ponorogo 2024: Dua Paslon Jalani Tes Kesehatan di RSPAL dr Ramelan Surabaya

Namun, ia juga mengkhawatirkan bahwa di era kemunduran demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, implementasi dari putusan MK tersebut bisa mengalami hambatan.

“Mudah-mudahan ini dihormati pembentuk undang-undang dengan tidak membentuk undang-undang baru yang malah merusak nilai putusan ini,” ujar dia.

MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang membatalkan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran dibacakan secara langsung oleh Ketua Hakim Konstitusi, Suhartoyo, dalam sidang pada Kamis, 21 Maret 2024. 

“Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Berita Negara Republik Indonesia Nomor II Nomor 9 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” katanya, Kamis.

Baca Juga :  Penipuan Online dan Serangan Siber di Indonesia Meningkat: KemenKominfo Dapat Banyak Aduan

Pekara ini sendiri dilakukan oleh dua aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, yang sebelumnya telah dituntut sesuai dengan pasal ini karena hasil riset mereka yang mengungkap keterkaitan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan tambang yang sedang dikembangkan di Intan Jaya, Papua.

Berita Terkait

4 Cara Cek Desil Lewat HP Tanpa Aplikasi, Langsung Keluar Hasilnya!
Apakah RUU Perampasan Aset Sudah Disahkan? Simak Penjelasannya!
Kenapa XAUUSD Tutup Hari Ini? Simak Begini Alasannya!
KPK akan Menelusuri Aliran Endorse Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar: Benarkah Ada Konflik Kepentingan?
Geger! Video Karyawan HWI Jepara 6 Menit Viral di TikTok, Ini Faktanya
Link Video Syur Sejoli di Batang Jadi Incaran Warganet, Ternyata Begini Faktanya!
2 Video Asusila di Kabupaten Batang Mendadak Viral Melalui Aplikasi WhatsApp
Ternyata Akun SSCASN 2026 Sudah Bisa Dibuat Sekarang! Ini Fakta dan Cara Daftarnya

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 09:12 WIB

4 Cara Cek Desil Lewat HP Tanpa Aplikasi, Langsung Keluar Hasilnya!

Thursday, 19 November 2026 - 07:33 WIB

Kenapa XAUUSD Tutup Hari Ini? Simak Begini Alasannya!

Thursday, 19 November 2026 - 07:23 WIB

KPK akan Menelusuri Aliran Endorse Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar: Benarkah Ada Konflik Kepentingan?

Wednesday, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Geger! Video Karyawan HWI Jepara 6 Menit Viral di TikTok, Ini Faktanya

Wednesday, 18 November 2026 - 10:03 WIB

Link Video Syur Sejoli di Batang Jadi Incaran Warganet, Ternyata Begini Faktanya!

Berita Terbaru