Pemerintah Terus Berupaya Mencari Solusi Jalan Keluar dari Masalah Rohingya

SwaraWarta.co.id – Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Moh Mahfud MD, mengemukakan
bahwa Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tantangan dalam menangani situasi
ribuan pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia melalui Provinsi
Aceh.

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat ini, jumlah
mereka mencapai 1.478 orang, dan masyarakat lokal di Aceh, Sumatera Utara, dan
Riau mulai merasa terbebani, merentangkan pertanyaan, “Kami juga miskin,
mengapa mereka terus ditampung tanpa biaya?”

Dalam upayanya
mencari solusi, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha untuk menangani
kebutuhan domestik dan kemanusiaan agar dapat berjalan dengan lancar.

Dia juga menegaskan
bahwa Indonesia tidak terikat oleh konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
tentang Pengungsi, sehingga tidak terikat pada Komisioner Tinggi PBB untuk
Pengungsi (UNHCR). Oleh karena itu, bantuan kepada pengungsi Rohingya disalurkan
atas dasar kemanusiaan.

Menurut Mahfud,
negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak dapat
menerima lagi pengungsi Rohingya.

Awalnya, pengungsi
tersebut hanya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit, tetapi seiring
waktu, Indonesia menjadi tujuan pengungsian. “Mereka datang ke Indonesia
dengan maksud transit, tapi akhirnya berhenti di sini dan enggan pergi
lagi,” ungkap Mahfud.

Pada Senin
(4/12/2023), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Mahfud MD untuk
menangani masalah pengungsi Rohingya, melibatkan pemerintah daerah dan UNHCR.

Wakil Presiden RI,
Ma’ruf Amin, membuka opsi untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang,
Kepulauan Riau.

Ma’ruf menekankan
bahwa isu pengungsi Rohingya adalah masalah kemanusiaan yang harus diselesaikan
bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat.

“Penempatannya
di mana? Dulu kita punya Pulau Galang, nanti kita bahas lagi apakah akan
seperti itu,” ujar Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Ia mencatat bahwa
gelombang pengungsi Rohingya menimbulkan penolakan dari masyarakat di Aceh,
Riau, dan Medan. 

Ma’ruf Amin menegaskan bahwa masalah pengungsi Rohingya sedang
dibahas secara intensif dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.