| Potret Hasto saat berhadapan dengan awak media (Dok. Istimewa) |
SwaraWarta.co.id – Sebuah film dokumenter berjudul ‘Dirty Vote’ baru saja dirilis hari ini dan menyoroti kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menepis tuduhan kecurangan yang digelorakan pihak lain.
Hasto menegaskan bahwa komitmen utama kubu Ganjar-Mahfud adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi.
“Sejak awal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud punya komitmen besar di dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, karena itulah kalau mau memang gampang bagi kami enak, kita perpanjang aja Pak Jokowi, tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam jumpa pers di media center Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (11/2).
Mereka memilih untuk mengikuti jalur konstitusi dan demokrasi, bukan memilih cara yang dapat memberikan keuntungan bagi partai politik tertentu.
“Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi melalui pemilu yang jurdil harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami,” kata Hasto
Dalam film tersebut, terdapat pernyataan dari tiga pakar hukum yang menyatakan adanya dugaan kecurangan dalam pemilu yang saat ini berlangsung.
Dalam film tersebut juga disebutkan tentang dugaan pengangkatan Pejabat Sementara (Pj) kepala daerah untuk kepentingan politik, serta tudingan adanya menteri terlibat dalam kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu.
“Terkait dengan Pj Bupati Sorong yang sudah dijelaskan bahwa hal tersebut dari berbagai temuan yang ada dalam film Dirty Vote ya ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak Pj-pj yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Salatiga kasus Kapolres diganti mendadak itu kan merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung,” tutur dia
Hasto juga memberikan penjelasan mengenai beberapa menteri PDIP, seperti Menpan-RB Abdullah Azwar Anas dan Mensos Tri Rismaharini atau Risma.
“Terkait dengan menteri PDI Perjuangan kami juga fair, Pak Abdullah Azwar Anas, ke mana laporan-laporan berkaitan dengan penyalahgunaan Aparatur Sipil Negara, karena sejak awal beliau memang tugasnya untuk mengedepankan kepentingan bangsa melalui pemilu yang baik,” katanya
Dia menyampaikan bahwa pejabat-pejabat tersebut mengedepankan kepentingan bangsa dan selalu berusaha menjaga data mengenai bantuan sosial untuk kepentingan publik.
Hasto mengatakan bahwa pasangan calon nomor 3, yaitu Ganjar-Mahfud, melakukan pergerakan rakyat tanpa manipulasi.
Dia percaya bahwa dukungan rakyat tetap akan diberikan kepada pasangan calon tersebut, dan mengajak TNI-Polri untuk menjaga netralitasnya dalam pemilu yang jurdil.
Dalam film tersebut, terdapat rekaman suara seorang kepala desa yang menyatakan potensi kecurangan yang diarahkan langsung oleh bupati dari kubu 03.
Namun, Hasto menegaskan bahwa semua proses demokrasi harus dilakukan dengan transparansi dan keadilan, dan menolak tuduhan kecurangan yang dilontarkan oleh orang lain.
