Swarawarta.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa jadwal pelantikan kepala daerah yang tidak terlibat sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami penundaan.
Ia menjelaskan bahwa pelantikan bagi kepala daerah tanpa sengketa akan digabung dengan mereka yang perkaranya mendapat putusan sela atau dismissal dari MK.
“Yang 6 Februari karena disatukan dengan nonsengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan, kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, Tito belum dapat memastikan tanggal pasti pelantikan tersebut. Ia menyebutkan bahwa pemerintah akan mengadakan rapat bersama Komisi II DPR pada Senin (3/2) untuk membahas hal ini lebih lanjut.
Penundaan ini, menurut Tito, disebabkan oleh percepatan putusan dismissal di MK. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar proses pelantikan dilakukan dengan cara yang lebih efisien.
“Beliau berprinsip kalau jaraknya nggak jauh, untuk efisiensi sebaiknya satukan saja, yang nonsengketa dan dismissal, untuk efisiensi,” ujarnya.
