SwaraWarta.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini mengadakan pertemuan untuk membahas rencana integrasi sistem Coretax dengan teknologi pemerintah digital (GovTech).
“Hari ini, saya berdiskusi dengan Pak Luhut beserta jajaran DEN untuk membahas langkah-langkah strategis dalam rangka pengembangan government technology, termasuk sinkronisasi dengan Coretax,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa sistem Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah bagian dari upaya untuk merombak sistem perpajakan di Indonesia.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Sistem ini bertujuan untuk membuat proses administrasi pajak lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Dia juga menekankan pentingnya menjaga aspek interoperabilitas, yang berarti memastikan agar berbagai sistem elektronik pemerintahan dapat saling terhubung dengan baik.
Salah satu tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan publik terhadap cara pemerintah mengelola data dan sistemnya.
“Semua dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, dan yang terpenting untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” tambahnya
Sri Mulyani memastikan bahwa DJP akan terus bekerja keras untuk mengoptimalkan sistem Coretax meskipun ada banyak tantangan dalam implementasinya.
Dia juga berharap masyarakat dapat aktif berpartisipasi dengan memberikan masukan dan memahami cara kerja sistem ini.
Sementara itu, Luhut menyatakan dukungannya terhadap sistem Coretax yang mulai diterapkan sejak Januari 2025. Ia yakin meskipun sistem ini masih dalam tahap pengembangan, dalam waktu dekat akan berjalan lancar.
Luhut juga menekankan pentingnya integrasi antara Coretax dan teknologi pemerintah digital (GovTech) untuk mempermudah pertukaran data antarinstansi, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak.
Namun, Luhut mengingatkan bahwa keamanan data harus menjadi prioritas utama. Sistem keamanan yang baik diperlukan untuk menjaga kepercayaan wajib pajak, terutama ketika data dipertukarkan secara real-time antara Coretax dan Govtech.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih transparan, serta dapat mendukung pembangunan negara secara lebih efektif.
