SwaraWarta.co.id – Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah pusat dan daerah segera mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru) tahun 2025.
Ia menyoroti sistem zonasi yang dianggap sering menyebabkan ketidakadilan bagi para calon siswa.
“Audit independen terhadap sistem pendaftaran digital yang digunakan di seluruh provinsi harus dilakukan. Guna menutup celah manipulasi dan intervensi pihak ketiga,” kata Ketua DPP PDIP ini dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Puan juga mengkritik lemahnya pengawasan terhadap digitalisasi sistem pendidikan. Ia menilai, negara harus hadir untuk memastikan keadilan, apalagi ketika data domisili bisa dimanipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Ketika data domisili bisa diatur sedemikian rupa oleh oknum, maka kita tidak sedang membangun sistem yang adil. Kita sedang membiarkan penyimpangan berlangsung di balik layar,” ucap Puan.
Selain itu, Puan menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran seperti pungutan liar, suap, hingga praktik jual-beli kursi sekolah. Ia menegaskan bahwa integritas sistem pendidikan nasional harus dijaga.
Sebagai informasi, SPMB adalah sistem baru yang menggantikan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).
Dalam sistem ini, seleksi tidak hanya berdasarkan zonasi, tetapi juga mempertimbangkan domisili, jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi.
Namun, dalam pelaksanaannya, banyak kendala yang terjadi. Beberapa orang tua murid mengeluhkan anak mereka tidak diterima di sekolah negeri favorit meskipun lokasi rumah sangat dekat dengan sekolah. Ironisnya, justru calon siswa yang tinggal lebih jauh bisa diterima.
Kondisi ini memicu protes dan kekecewaan dari masyarakat di berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar.
