SwaraWarta.co.id – Isu mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Belakangan, beredar narasi di media sosial yang mengeklaim bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menolak RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang didukung penuh oleh Presiden Prabowo Subianto.
Namun, benarkah kabar penolakan tersebut? Mari kita bedah fakta hukum dan status terbaru dari regulasi yang digadang-gadang menjadi senjata pamungkas pemberantasan korupsi ini.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Status Terbaru RUU Perampasan Aset di DPR
Kabar yang menyebutkan DPR menolak RUU Perampasan Aset dipastikan sebagai informasi yang tidak benar atau hoaks. Faktanya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset tetap masuk dan terdaftar dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.
Saat ini, RUU tersebut sedang berada di tahap penyusunan dan pembahasan intensif oleh Komisi III DPR RI. Alih-alih menolak, parlemen bersama pemerintah justru tengah menjaring masukan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga organisasi non-pemerintah (NGO). Langkah ini diambil guna memastikan bahwa norma-norma hukum yang dilahirkan nantinya benar-benar matang.
Mengapa Pembahasannya Memakan Waktu?
DPR dan Pemerintah berkomitmen untuk berhati-hati dalam merumuskan pasal demi pasal. Fokus utama pembahasan saat ini mencakup beberapa aspek krusial, antara lain:
- Mekanisme Eksekusi: Menentukan skema pemulihan aset negara tanpa harus menunggu vonis pidana pelaku (non-conviction based asset forfeiture).
- Pencegahan Abuse of Power: Memastikan penegak hukum tidak menyalahgunakan wewenang dalam menyita aset.
- Perlindungan Hak Pihak Ketiga: Menjamin hak-hak keluarga atau pihak lain yang menguasai aset secara sah dan tidak terlibat tindak kejahatan tetap terlindungi.
Catatan Redaksi: Komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan pemberantasan korupsi tetap berjalan beriringan dengan proses legislasi di DPR guna menghasilkan undang-undang yang adil dan kuat.
Narasi bahwa DPR resmi menolak RUU Perampasan Aset usulan Presiden Prabowo adalah kekeliruan informasi. Proses perumusan undang-undang ini masih berjalan di koridor legislatif. Dukungan publik sangat diperlukan agar regulasi ini segera disahkan demi menyelamatkan aset negara dari para pelaku tindak pidana.
