Swarwarta.co.id – Menteri HAM Natalius Pigai membela diri setelah dikritik karena kinerjanya yang tidak terlalu terlihat di 100 hari pertama kerja.
Ia mengatakan bahwa Kementerian HAM tidak bisa turun langsung seperti Komnas HAM karena tugasnya adalah membuat regulasi dan kebijakan di bidang HAM.
“DPR ingin Kementerian HAM hadir di kasus-kasus di lapangan seperti Komnas HAM atau LSM. Nggak mungkin kan kewenangan kami tidak urus kasus di peradilan. Itu kewenangan Komnas HAM RI,” kata Pigai ketika dihubungi, Rabu (5/2/2025).
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Pigai, Kementerian HAM adalah bagian dari eksekutif yang lebih berurusan dengan regulasi dan kebijakan.
“Tugas dan fungsi kami adalah membuat regulasi dan Kebijakan di bidang HAM. Nggak mungkin kami kerja seperti LSM atau Komnas HAM yang turun langsung lapangan,” kata dia.
“DPR belum paham bahwa kami Kementerian HAM ini eksekutif karena perlu kebijaksanaan terkait kasus-kasus,” tambahnya.
Sebelumnya, Pigai dikritik oleh anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah karena banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Siti juga mengatakan bahwa yang terlihat adalah program amnesti narapidana yang berasal dari pemerintah.
“Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini,” kata Siti.
Ia meminta Pigai untuk tidak menganggap jabatan menteri sekadar pakaian dan berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.
