| Anies Baswedan Saat Kampanye di Ciamis-SwaraWarta.co.id (Sumber: X.com) |
SwaraWarta.co.id – Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, baru-baru ini menyatakan bahwa Indonesia berada di persimpangan antara negara kekuasaan dan negara hukum.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara kampanye bertajuk “Gerak Bersama Jangkau Semua Aminkeun” di Ciamis, Jawa Barat.
Anies menyampaikan pandangannya bahwa Indonesia dalam beberapa bulan terakhir sedang menghadapi keputusan untuk melangkah menuju negara yang diatur oleh hukum atau negara yang dipimpin oleh kekuasaan tanpa memedulikan hukum yang berlaku.
Ia menyoroti bahwa ada indikasi hukum yang ditekuk-tekuk oleh penguasa.
Menurut Anies, negara hukum mencakup aturan hukum yang mengatur negara, termasuk para pemimpinnya.
Di sisi lain, negara kekuasaan akan melibatkan penguasa yang bebas membentuk kebijakan tanpa memperhatikan hukum yang ada.
Anies menegaskan bahwa belakangan ini terjadi penekanan terhadap hukum oleh penguasa.
Anies juga menyoroti maraknya praktik korupsi sebagai indikasi bahwa Indonesia mungkin melangkah ke arah negara kekuasaan.
Ia menekankan perlunya gerakan perubahan yang mencakup semua aspek masyarakat, dengan tujuan mengembalikan Indonesia menjadi negara hukum. “Yang kita saksikan akhir-akhir ini adalah hukum ditekuk-tekuk oleh penguasa,” ujar Anies.
Dalam pidatonya, Anies mendorong adanya perubahan yang tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, namun juga menekankan bahwa transformasi yang dibutuhkan adalah untuk mengembalikan martabat tata kelola negara Indonesia.
Ia mengakui kesadaran yang semakin berkembang di kalangan masyarakat bahwa perubahan tidak hanya tentang ekonomi, melainkan usaha lebih luas untuk mengembalikan integritas dalam tata kelola negara.
Anies juga menyoroti perlunya upaya bersama untuk mengubah arah menuju negara kekuasaan, dengan merujuk pada pemahaman bersama bahwa perubahan melibatkan berbagai aspek kehidupan.
Visinya melibatkan usaha untuk menjauhkan Indonesia dari kecenderungan di mana hukum diabaikan dan kekuasaan menjadi tidak terkendali.
Menurut pandangan Anies, isu korupsi menjadi gejala dari masalah yang lebih besar yang memerlukan pendekatan holistik untuk transformasi yang bermakna.
Dengan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 2017 hingga 2022 membentuk perspektifnya, Anies menggambarkan dirinya sebagai advokat untuk menjaga negara berdasarkan hukum.
Ia melihat saat ini sebagai momentum krusial untuk beralih ke arah struktur pemerintahan yang lebih bermartabat dan berdasarkan hukum.
Panggilan untuk perubahan melibatkan tidak hanya lanskap politik, tetapi juga nilai-nilai masyarakat dan pertimbangan etis.
Secara keseluruhan, ungkapan Anies Baswedan tentang Indonesia berada di persimpangan memberikan gambaran visinya untuk bangsa ini.
Penekanannya pada pilihan antara negara hukum dan negara kekuasaan, tantangan yang ditimbulkan oleh korupsi, dan transformasi masyarakat yang lebih luas yang dibutuhkan, menggambarkan narasi yang ingin ia sampaikan selama kampanye presidennya.***
