| Syarat Tidak Wajib Tapera – SwaraWarta.co.id (bp Tapera) |
SwaraWarta.co.id – Tapera akan tetap dijalankan meskipun mendapat banyak Kritik.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, menegaskan bahwa program ini kemungkinan akan diberlakukan pada tahun 2027.
Menurut Moeldoko dalam konferensi pers pada Jumat (31/5/2024), Tapera tidak akan ditunda.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa baik pekerja maupun pekerja mandiri wajib menjadi peserta karena ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
Heru menyatakan bahwa prinsip gotong royong dalam UU ini mengharuskan pemerintah dan masyarakat yang sudah memiliki rumah membantu mereka yang belum memiliki rumah.
Heru juga menyatakan bahwa konsep gotong royong sangat dibutuhkan di Indonesia saat ini, mengingat backlog kepemilikan rumah sudah lebih dari 9,95 juta.
BACA JUGA: Program Tapera: Benarkah Bakal Layak Huni?
Menurutnya, banyak orang Indonesia belum mampu memiliki rumah, ditambah dengan kebutuhan tambahan setiap tahun sebanyak 700-800 ribu orang.
Heru menekankan bahwa jika UU Tapera ini dapat dioperasionalkan dengan baik, maka kemampuan gotong royong dalam mengejar kesenjangan kepemilikan rumah akan semakin terkejar.
Menurutnya, mengandalkan pemerintah dengan skema subsidi saja tidak akan cukup untuk menutupi banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak.
Oleh karena itu, diperlukan grand design yang melibatkan masyarakat bersama pemerintah.
Kementerian Ketenagakerjaan: Tak Semua Pekerja Wajib Ikut
Berbeda dengan pernyataan Heru, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bahwa tidak semua buruh wajib mengikuti Program Tapera.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan akan menerbitkan aturan yang memuat mekanisme pelaksanaan PP No 21/2024.
Indah menegaskan bahwa program ini tidak wajib bagi semua golongan pekerja atau buruh.
Ia meminta pihak buruh agar tenang dan menjamin bahwa program ini tidak akan memberatkan.
Direncanakan pelaksanaan PP No 21/2024 tentang Tapera ini baru akan berlaku efektif dimulai pada tahun 2027.
BACA JUGA: Kontroversi Iuran Tapera: Hasto Kristiyanto Sebut Tidak Wajib, Pemerintah Berlakukan Aturan Wajib
Indah menyatakan bahwa isu penolakan ini muncul karena kurangnya sosialisasi, dan mereka akan melakukan public hearing dengan stakeholder.
Program ini baru akan berjalan pada 2027, jadi belum ada pemotongan upah pekerja non-ASN/TNI/Polri.
Indah memperjelas hal ini bukanlah bentuk iuran tapi lebih ke sebuah tabungan, dan berlaku hanya untuk para pekerja yang upahnya pada kriteria di atas upah minimum.
Ada komposisinya seperti yang disampaikan oleh Heru Pudyo Nugroho.
Ia juga menambahkan bahwa program ini tidak akan memberatkan. Indah juga menuturkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13/202 pasal 100, setiap pekerja berhak mendapatkan fasilitas kesejahteraan, termasuk rumah.
Syarat Pekerja Wajib Ikut Tapera
Dalam PP No 21/2024 Pasal 5 tentang Tapera, ditegaskan bahwa setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta Tapera.
Pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera meliputi PNS, ASN, TNI-Polri, pekerja BUMN, pekerja swasta, dan pekerja lainnya yang menerima gaji atau upah.
Pemerintah memberlakukan sistem tabungan Tapera dengan memotong langsung upah karyawan.
Besarannya adalah 2,5% dari gaji pekerja dan 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan.
Pekerja dapat berhenti berpartisipasi dalam BP Tapera saat mereka pensiun atau meninggal dunia.
Pekerja mandiri dan pekerja lepas dapat mengundurkan diri pada usia 58 tahun, atau jika tidak memenuhi kriteria partisipasi selama lima tahun berturut-turut.***
