ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Pak Hasto memberikan tanggapan pada permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa jabatannya. Menurut PDIP, seharusnya kebijakan presiden yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bukan lah malah sekadar meminta maaf.
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, di kutip dari detiknews.
Hasto juga menekankan bahwa sebaiknya. sebelum meminta maaf, kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi harus terlebih dahulu dipertanggungjawabkan. Karena rakyat lebih perlu pertangungjawahan.
“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” lanjut Hasto, di kutip dari detiknews
Sebelumnya, dketahui Bapak Jokowi mantan presiden Indonesia mengungkapkan permohonan maafnya saat menghadiri acara Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang perayaan HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/8/2024).
Ia meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang mungkin telah ia dan wakilnya lakukan. Baik secara sengaja maupun tidak.
“Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma’ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Jokowi.
Jokowi juga menyatakan bahwa dirinya tidak sempurna dan menyadari bahwa ia tidak dapat memenuhi harapan semua pihak.
Penulis : Pipit Adila Wati, Siswi Magang, SMAN 1 PONOROGO.
