Pendidikan

Apa Saja Model Teori Pembuktian yang Dianut dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia?

SwaraWarta.co.id – Apa saja model teori pembuktian yang dianut dalam sistem hukum acara pidana Indonesia? Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, terdapat beberapa model teori pembuktian yang menjadi acuan dalam menilai dan memutus perkara pidana di pengadilan.

Teori-teori ini digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Setidaknya ada tiga teori pembuktian utama yang dikenal dalam hukum acara pidana, yaitu:

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (Conviction Intime)

Teori ini menyatakan bahwa seorang hakim dapat memutus perkara hanya berdasarkan keyakinannya sendiri, tanpa terikat pada alat bukti tertentu. Teori ini memberi keleluasaan penuh kepada hakim, tetapi berisiko membuka celah subjektivitas dan ketidakadilan. Sistem ini tidak dianut secara resmi dalam hukum Indonesia, meskipun unsur keyakinan tetap diperlukan.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti yang Ditentukan Undang-Undang (Positif Wettelijk Bewijs Theorie)

Dalam teori ini, keputusan hanya dapat diambil apabila ada alat bukti yang sah menurut undang-undang, tanpa memperhatikan keyakinan pribadi hakim. Meskipun objektif, pendekatan ini dianggap terlalu kaku dan dapat mengabaikan nilai-nilai keadilan.

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti yang Ditentukan Undang-Undang dan Keyakinan Hakim (Negatif Wettelijk Bewijs Theorie)

Inilah teori yang dianut oleh sistem hukum acara pidana Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia menekankan keseimbangan antara legalitas alat bukti dan keyakinan batin hakim, untuk menjamin proses peradilan yang objektif, adil, dan tidak sewenang-wenang.

 

Mulyadi

"Seorang penulis profesional yang melintang hampir 3 tahun lebih di berbagai macam media ternama di Indonesia seperti, Promedia, IDN Times, Pikiran Rakyat, Duniamasa.com, Suara Kreatif, dan SwaraWarta."

Recent Posts

Apa Itu yang Dimaksud dengan Meningkatkan Kemampuan Secara Kritis? Berikut ini Penjelasannya!

SwaraWarta.co.id - Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa itu yang dimaksud dengan meningkatkan kemampuan secara kritis? Istilah…

5 hours ago

Kasus Korupsi CPO Wilmar, Guncang Regulasi dan Industri di Tanah Air

SwaraWarta.co.id - Indonesia diguncang oleh skandal korupsi besar terkait fasilitas izin ekspor crude palm oil…

6 hours ago

MENURUT Saudara, Bagaimanakah Akibat Hukumnya Jika Nabilla Tetap Melakukan Perbuatan Hukum Tanpa Ada Wali Nya

Kasus Nabilla, seorang anak berusia 10 tahun yang kehilangan orang tuanya, menimbulkan pertanyaan penting mengenai…

6 hours ago

APABILA Amir Melakukan Pernikahan Siri (Perkawinan Secara Agama) Apakah Diperbolehkan Menurut Peraturan Perundang-Undangan!

Mira dan Amir, sepasang kekasih berusia 16 tahun, menghadapi dilema. Mira hamil di luar nikah,…

6 hours ago

SUNEO Telah Tinggal Di Sebuah Perumahan Di Sebelah Rumahnya Terdapat Tanah Kosong Yang Tidak Diketahui Siapa Pemilik Tanah Tersebut Selama Lebih Dari

Kasus Suneo dan Tanah Kosong: Analisis Hukum Peralihan Hak Milik dan Perlindungan Hukum Suatu kasus…

7 hours ago

Liverpool Serius Ingin Datangkan Alexander Isak, Siap Pecahkan Rekor Transfer Klub

SwaraWarta.co.id - Liverpool benar-benar serius ingin merekrut Alexander Isak dari Newcastle United pada bursa transfer…

7 hours ago