Mengapa Sriwijaya Disebut Kedatuan Bukan Kerajaan? Simak Penjelasannya Berikut Ini!

SwaraWarta.co.id – Mengapa Sriwijaya disebut kedatuan bukan kerajaan? Bagi masyarakat awam, istilah “Kerajaan Sriwijaya” sudah sangat melekat di telinga.

Namun, jika Anda menilik literatur sejarah yang lebih spesifik dan prasasti peninggalan abad ke-7, para ahli epistemologi dan sejarawan lebih sering menggunakan istilah Kedatuan daripada Kerajaan.

Lantas, apa yang mendasari perbedaan penyebutan ini? Apakah sekadar permainan kata, atau ada makna mendalam di baliknya?

Makna Etimologis: Datu vs Raja

Perbedaan mendasar terletak pada asal-usul kata. Istilah “Kerajaan” berasal dari kata “Raja” yang berakar dari bahasa Sanskerta. Sementara itu, Kedatuan berasal dari kata dasar “Datu”, sebuah istilah asli dari bahasa Melayu Kuno dan Austronesia.

Dalam struktur sosial Sriwijaya, Datu bukan hanya berarti pemimpin politik, tetapi juga sosok yang memiliki otoritas spiritual dan kesaktian. Kata “Kedatuan” merujuk pada wilayah tempat tinggal para datu atau sebuah sistem kepemimpinan yang berbasis pada kumpulan para datu.

Struktur Politik Konfederasi

Salah satu alasan utama mengapa Sriwijaya disebut Kedatuan adalah sistem pemerintahannya yang berbentuk konfederasi. Berbeda dengan kerajaan di Jawa yang cenderung bersifat sentralistik (pusat kekuasaan tunggal), Sriwijaya adalah jaringan perdagangan maritim yang luas.

1. Kepemimpinan Kolektif: Sriwijaya terdiri dari simpul-simpul kekuasaan kecil yang dipimpin oleh datu-datu lokal.
2. Kedaulatan Maritim: Kekuasaan pusat (Datu Sriwijaya) berfungsi sebagai koordinator utama perdagangan dan militer, namun datu-datu di daerah tetap memiliki otonomi tertentu selama mereka setia dan membayar upeti.
3. Sumpah Kesetiaan: Hal ini terbukti dalam Prasasti Telaga Batu, yang berisi kutukan bagi para datu yang tidak setia kepada pusat kekuasaan.

Bukti Epigrafi: Prasasti Kedukan Bukit

Istilah “Kedatuan” secara eksplisit ditemukan dalam Prasasti Kedukan Bukit (683 M). Dalam prasasti tersebut, disebutkan kalimat “marvuat vanua Srivijaya jaya siddhayatra subhiksa” yang merujuk pada pembentukan sebuah mandala atau pusat kedatuan. Penggunaan istilah lokal ini menunjukkan bahwa identitas politik Sriwijaya sangat kental dengan budaya bahari Nusantara sebelum pengaruh terminologi India (Raja) mendominasi sepenuhnya.

Penyebutan Kedatuan Sriwijaya jauh lebih akurat secara historis karena mencerminkan identitas asli bangsa Melayu kuno dan struktur politik maritim yang fleksibel. Sriwijaya bukanlah sekadar wilayah daratan yang luas, melainkan sebuah jaringan kekuasaan laut yang diikat oleh kesetiaan para datu.