SwaraWarta.co.id – Pertanyaan yang selama bertahun-tahun menghantui publik, “apakah RUU Perampasan Aset sudah disahkan?”, akhirnya menemukan jawaban pasti.
Setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan bersejarah ini dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Keputusan tersebut diambil setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan, menandai berakhirnya penantian panjang masyarakat akan regulasi yang lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Jawaban Tegas: Sudah Disahkan
Jika sebelumnya banyak yang bertanya-tanya, “apakah RUU Perampasan Aset sudah disahkan?”, maka jawabannya kini adalah sudah. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pengesahan ini merupakan hasil kerja panjang dan penantian rakyat selama 18 tahun. Proses pembahasan yang intensif, termasuk 87 kali rapat dengar pendapat sejak September 2025, akhirnya membuahkan hasil konkret.
Poin Penting dalam UU Perampasan Aset
Undang-Undang baru ini membawa terobosan signifikan. Salah satu poin krusialnya adalah pengaturan mengenai perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based forfeiture). Mekanisme ini sangat penting untuk menangani kasus di mana pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau mengalami sakit permanen, sehingga aset hasil kejahatan tetap dapat disita oleh negara. Selain itu, UU ini juga memperkuat pengelolaan aset sitaan melalui badan khusus yang dibentuk Presiden, mulai dari penyimpanan, pengamanan, hingga penjualan dan pengembalian aset.
Menjawab Keraguan Publik
Pengesahan ini sekaligus menjawab keraguan publik yang sempat muncul akibat lamanya proses legislasi. Pemerintah, yang diwakili Menteri PANRB Rini Widyantini, menyambut baik pengesahan ini dan menekankan bahwa UU Perampasan Aset akan memperkuat penegakan hukum serta optimalisasi pemulihan aset hasil kejahatan. Dengan disahkannya RUU ini, Indonesia kini memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa para koruptor tidak dapat menikmati hasil kejahatannya, dan aset yang dirampas dapat dikembalikan kepada negara serta korban.
Jadi, tidak perlu lagi bertanya “apakah RUU Perampasan Aset sudah disahkan?” karena per 19 November 2026, regulasi tersebut telah resmi menjadi undang-undang dan siap diimplementasikan untuk keadilan yang lebih baik.

















