Swarawarta.co.id – Ribuan mahasiswa yang mencangkup BEM SI dan masyarakat sipil berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Senin (17/2/2025), untuk melakukan aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’.
Aksi ini digelar untuk menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
Massa aksi menuntut terciptanya pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka juga meminta pemangkasan anggaran pendidikan dibatalkan. Selain itu, mereka juga menuntut evaluasi Proyek Strategis Nasional yang bermasalah dan menolak revisi Undang-Undang Minerba.
“Anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya,” kata Koordinator BEM SI kerakyatan, Satria dalam keterangannya.
Menurut Satria, salah satu pemimpin aksi, beberapa revisi Undang-Undang yang diusulkan pemerintah akan mengancam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia.
Ia juga menyebut bahwa lembaga-lembaga negara berlomba meminta kewenangan yang berlebihan melalui beragam revisi, seperti revisi Undang-Undang Polri, revisi Undang-Undang Kejaksaan, dan revisi Undang-Undang TNI.
“Dalam revisi UU Polri, Polisi ingin memperluas kewenangan lebih agar dapat melakukan kontrol terhadap konten-konten dalam media sosial. Sementara dalam rencana revisi UU Kejaksaan, Jaksa ingin memperkuat hak imunitasnya. Hak imunitas ini sebelumnya sudah diatur dalam UU Kejaksaan yang berlaku saat ini. Rencana revisi terhadap berbagai UU tersebut berbahaya dan menyimpang dari prinsip persamaan diahadapan hukum karena harusnya semua warga dan aparat negara tidak boleh mendapatkan imunitas itu,” ujarnya.
Mahasiswa juga menuntut agar multifungsi ABRI dicabut, karena banyak TNI aktif dan Polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil, yang dianggap menyalahi demokrasi dan menyimpang dari tugas pokok mereka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
“Sementara rencana revisi UU TNI akan memberi ruang untuk militer masuk kembali dalam penegakan hukum seperti masa lalu. Padahal
Hingga saaat ini militer belum tunduk pada peradilan umum, dan lagi-lagi kondisi tersebut sangat berbahaya untuk demokrasi,” lanjutnya.
Aksi unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’ ini merupakan bentuk protes masyarakat sipil dan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
Mereka menuntut perubahan kebijakan yang lebih adil, demokratis, dan memperhatikan kesejahteraan rakyat.
