Albania Blokir TikTok Selama Setahun Mulai 2025, Ini Alasannya

SwaraWarta.co.id – Pemerintah Albania berencana memblokir media sosial TikTok selama satu tahun mulai 2025. Keputusan ini diambil karena TikTok dianggap mendorong kekerasan dan perundungan, terutama di kalangan anak-anak.

Langkah ini diambil setelah insiden tragis yang terjadi pada November lalu, di mana seorang remaja tewas ditikam setelah bertengkar dengan pemuda lain. Pertengkaran tersebut diduga bermula dari media sosial.

Dilansir dari Euronews, otoritas Albania telah mengadakan 1.300 pertemuan dengan guru dan orang tua untuk membahas dampak media sosial terhadap anak-anak.

Dalam salah satu pertemuan, Perdana Menteri Albania, Edi Rama, menegaskan bahwa TikTok akan ditutup sepenuhnya di negara itu.

“Tidak akan ada TikTok di Republik Albania,” katanya.

Menanggapi keputusan tersebut, pihak TikTok meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah Albania terkait kasus remaja yang tewas.

TikTok juga menyatakan tidak menemukan bukti bahwa pelaku atau korban memiliki akun di platform mereka. Mereka mengklaim bahwa video yang memicu insiden itu diunggah di platform lain, bukan TikTok.

TikTok sangat populer di kalangan anak-anak di Albania, yang menjadi kelompok pengguna terbesar platform tersebut.

Namun, kekhawatiran orang tua semakin meningkat setelah laporan bahwa anak-anak membawa senjata tajam ke sekolah, diduga terpengaruh oleh konten TikTok.

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah Albania telah meningkatkan kehadiran polisi di sekolah dan memperkuat kerja sama dengan orang tua melalui program pelatihan.

Rencana dan Evaluasi Pemerintahan

Pemblokiran TikTok akan mulai berlaku pada 2025, meskipun tanggal pastinya belum diumumkan.

Perdana Menteri Rama menyatakan bahwa pemerintah akan memantau respons TikTok dan negara-negara lain terhadap keputusan ini. Setelah satu tahun, Albania akan mengevaluasi apakah TikTok dapat kembali diakses.

Keputusan ini mencerminkan keprihatinan global terkait dampak media sosial terhadap perilaku anak-anak dan keamanan publik.