Berita

Bahas PPN, DPR Pastikan Bahan Pokok dan UMKM Bebas Pajak

SwaraWarta.co.id -Pimpinan DPR mengadakan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini untuk membahas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Salah satu hasil diskusi tersebut adalah penetapan sejumlah komponen yang tidak akan dikenakan PPN, termasuk bahan makanan pokok dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pertemuan berlangsung di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, hadir bersama Wakil Ketua DPR lainnya, Adies Kadir. Dari pihak pemerintah, hadir Wamenkeu Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.

 

Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR dan pemerintah telah melakukan koordinasi intensif mengenai kebijakan PPN.

“Jadi kami melakukan koordinasi-koordinasi intensif dengan pihak pemerintah. Kemarin sudah bertemu dengan presiden, hari ini bertemu dengan pihak Kementerian Keuangan,” kata Dasco.

Sebelumnya, diskusi serupa juga dilakukan bersama Presiden. Dasco menjelaskan hasil diskusi ini membagi pemberlakuan PPN menjadi tiga kategori.

Pertama, tarif PPN untuk barang mewah yang dinaikkan menjadi 12%. Kedua, tarif PPN umum yang tetap 11%. Ketiga, sejumlah komponen yang tidak dikenakan PPN sama sekali.

“Untuk kemudian lebih mengerucutkan. Jadi tadi kira-kira kita sudah dapat PPN barang mewah yang dinaikan 12%, lalu kemudian komponen yang tetap 11%, dan juga ada komponen-komponen yang tidak dikenakan PPN sama sekali,” ujar Dasco.

Komponen yang dikecualikan dari PPN meliputi bahan makanan pokok, UMKM, transportasi, pendidikan dan kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, serta listrik dan air bersih untuk pelanggan dengan daya di bawah 6.600 VA.

Dasco memastikan kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Namun, kepastian pemberlakuan pada 1 Januari 2025 tetap diserahkan kepada pemerintah untuk diumumkan secara resmi.

“Kami sudah koordinasi antara pemerintah dan DPR, mudah-mudahan apa yang didiskusikan tadi, mana PPN yang dikenakan barang mewah, mana yang tetap 11%, dan mana yang dikecualikan, yang tidak dipungut sama sekali, itu yang bisa dirilis oleh pemerintah,” kata Dasco.

“(Pemberlakuan di 1 Januari 2025) itu tergantung mana yang kemudian yang di-fix-kan oleh pemerintah, itu yang akan diumumkan oleh pemerintah. Kita lihat aja nanti 1 Januari 2025,” lanjut dia.

Redaksi SwaraWarta.co.id

Berita Indonesia Terkini 2024 Viral Terbaru Hari Ini

Recent Posts

Terungkap! Inilah Alasan Google Menutup 19.372 Channel YouTube Indonesia

SwaraWarta.co.id - Alasan Google Menutup 19.000 Channel YouTube Indonesia menjadi perbincangan hangat setelah raksasa teknologi…

6 hours ago

Prediksi Ekonomi Indonesia 2027: Pertumbuhan, Inflasi, dan Suku Bunga BI

SwaraWarta.co.id - Prediksi ekonomi Indonesia 2027 menjadi topik yang sangat relevan bagi para investor, pengusaha, dan…

9 hours ago

Jangan Asal Ikut Tren! Ini Cara Memulai Karier di AI: Skill yang Dicari Perusahaan dan Jalur Belajarnya

SwaraWarta.co.id - Kalau kamu lagi mikir buat banting setir atau mulai merintis, memahami cara memulai…

10 hours ago

Apakah GTA 6 Bisa di PS4? Fakta Terbaru Setelah Rilis Resmi Bikin Kaget!

SwaraWarta.co.id - Apakah GTA 6 bisa di PS4 menjadi pertanyaan paling ramai diburu para gamer…

22 hours ago

Cara Mengedit Foto dengan AI Gratis Tanpa Photoshop: Panduan Lengkap 2027

SwaraWarta.co.id - Mengedit foto tidak lagi memerlukan Photoshop yang mahal. Di era digital ini, teknologi…

1 day ago

Baterai Sodium-ion vs Lithium-ion: Mana yang Lebih Layak untuk Kendaraan Listrik? Jangan Salah Beli!

SwaraWarta.co.id - Baterai sodium-ion vs lithium-ion: mana yang lebih layak untuk kendaraan listrik kini jadi…

1 day ago