Beri Pesan Ke Kemendikdasmen, Gibran Soal Zonasi : Kaji Ulang

Swarawarta.co.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan beberapa pesan penting dan tugas yang perlu diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Salah satunya adalah perlunya mengkaji ulang kebijakan zonasi serta pentingnya pengajaran matematika sejak tingkat TK.

Pesan tersebut disampaikan Gibran dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan yang digelar di Sheraton Grand Jakarta, pada Senin (11/11/2024).

“Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi Bapak-Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak-Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru,” tutur Gibran dalam sambutannya

Gibran menekankan bahwa kebijakan zonasi, meskipun memiliki niat baik, belum sepenuhnya bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan pengalamannya sebagai Wali Kota Solo, Gibran menyebutkan bahwa banyak keluhan dari masyarakat terkait zonasi yang terus muncul setiap tahun.

“Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak-Ibu, tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak-Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga,” pesan dia.

Meskipun sudah disampaikan kepada pihak Kemendikbudristek sebelumnya, respons yang diharapkan belum diterima.

Gibran pun meminta agar kebijakan zonasi tersebut diperiksa kembali dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Selain itu, Gibran juga mengamati adanya pola perpindahan domisili warga Solo menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang menjadi salah satu fenomena yang terkait dengan kebijakan zonasi ini.

“Ini (zonasi) perlu dikaji lagi,” tegasnya