Dorongan Tegas untuk Presiden Prabowo Terkait Dugaan Korupsi Minyak Mentah di Pertamina

swarawarta.co.id – Presiden Prabowo Subianto mendapat desakan untuk mengambil langkah tegas dalam menangani dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga. 

Kasus ini disebut merugikan negara dengan jumlah signifikan dan berdampak langsung pada masyarakat luas.

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai Presiden Prabowo perlu mengevaluasi Menteri BUMN Erick Thohir.

Sebagai pemimpin tertinggi di BUMN, Erick dianggap kurang cermat hingga kecolongan dalam pengawasan.

Senada dengan Wasisto, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah juga mendorong Prabowo untuk bersikap tegas terhadap bawahannya.

“Saya pikir kasus korupsi di Pertamina perlu mendapat perhatian serius dari Presiden karena nominalnya yang terbesar sepanjang sejarah korupsi di Indonesia. Untuk Erick Thohir lebih kepada ketidakcermatan dalam menganalisa laporan hasil kinerja dan juga pengawasan/audit terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi,” kata Wasisto, Rabu (5/3).

Menurutnya, ketegasan tersebut diperlukan demi menjaga kepentingan rakyat dan memastikan transparansi dalam penegakan hukum.

“Kelalaian Erick Tohir sebagai pengelola BUMN yang alami kerugian karena tindakan kejahatan atau korupsi, membuat Erick layak diusut sekaligus didesak mundur,” kata Dedi.

Dedi juga meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk menindak semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.

“Bagaimanapun Erick Tohir tidak dapat lepas dari tanggungjawab korupsi di Pertamina, dan di badan usaha lainnya terlebih kasusnya adalah kerugian negara,” ucap Dedi.

Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penyelidikan, termasuk menjawab spekulasi yang mengaitkan nama pengusaha Boy Thohir dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Erick Thohir menyatakan siap melakukan evaluasi menyeluruh di tubuh PT Pertamina.

Kementerian BUMN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi konkret.

Erick menegaskan bahwa dirinya akan bersikap kooperatif dalam proses penyelidikan yang tengah dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Ia juga berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola di BUMN guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Kasus ini menjadi perhatian publik, dan langkah tegas dari pemerintah diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan pelat merah tersebut.