DPP PDIP Buka Suara Terkait Batalnya Pengusungan Anies Baswedan

Swarawarta.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menekankan bahwa keputusan partainya untuk tidak mengusung Anies dalam Pilkada 2024 adalah hasil dari arahan ketua umum Megawati Soekarnoputri, bukan karena pengaruh sosok yang disebut sebagai “Mulyono“.

Deddy mengakui bahwa terdapat dinamika internal partai menjelang pendaftaran calon kepala daerah.

“Bahwa dinamika yang terjadi realnya, bukan omongan orang, adalah karena ada keinginan yang kuat. Di satu sisi DPD (PDI-P) DKI, pengurus provinsi kita DKI, itu sangat ingin untuk mengusung Mas Anies, karena dianggap sudah paham situasi Jakarta dan Pilpres kemarin, suaranya juga cukup bagus,” kata Deddy dilansir dari Kompas TV Sabtu (31/8)

Di Jakarta, misalnya beberapa pengurus daerah ingin mengusung Anies Baswedan, sementara sejumlah kader lainnya lebih memilih agar PDI-P mencalonkan kader internal.

“Di sisi lain ada juga keinginan yang sangat kuat, karena ini ibu kota, maka perlu kader dimajukan untuk membuktikan bahwa kita memang punya proses kaderisasi yang bagus,” tambahnya

Setelah melalui berbagai dinamika tersebut, PDI-P akhirnya memutuskan untuk mengusung Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pasangan calon di Pilkada Jakarta.

Pramono Anung sendiri ditugaskan langsung oleh Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai bakal calon gubernur.

Deddy juga menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari Presiden Jokowi, yang dikenal dengan nama kecil Mulyono, dalam keputusan tersebut.

“Jadi saya tidak melihat gimana ada Mulyono-Mulyonoan itu, karena itu Mas Pram kan ditanya, ‘Kamu mau enggak berjuang, ini permintaan teman-teman kader?’ Dan itu perintah langsung Bu Mega. Dan Mas Pramono Anung mengatakan, ‘Saya siap kalau ditugaskan,” beber anggota DPR RI ini.

Berbeda dengan Pilkada Jakarta, Deddy menegaskan bahwa nama Anies Baswedan tidak pernah dibahas di internal partai untuk maju di Pilkada Jawa Barat.

Menurutnya, kabar tentang Anies yang disebut-sebut akan diusung oleh PDI-P di Pilkada Jawa Barat justru berasal dari pemberitaan media, baik media massa maupun media sosial.