Hasto Ditahan KPK, Megawati Soekarnoputri Minta Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret di Magelang

Swarawarta.co.id – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan perintah tegas kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari partainya untuk menunda kegiatan retret yang rencananya diadakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Langkah ini dilakukan sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buron Harun Masiku.

Instruksi ini dituangkan dalam surat resmi dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis, 20 Februari 2025.

Guntur Romli, juru bicara PDIP, membagikan isi surat tersebut kepada para kader dalam bentuk dokumen elektronik melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Dalam surat tersebut, Megawati menyampaikan dua poin penting. Pertama, ia menginstruksikan agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menghentikan perjalanan menuju Magelang untuk menghadiri kegiatan retret.

“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis poin pertama instruksi tersebut.

Bagi yang sudah terlanjur berada di Magelang, diminta segera menunda keikutsertaan mereka dalam acara tersebut.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.

Kedua, Megawati mengingatkan agar seluruh kepala daerah PDIP tetap mengaktifkan alat komunikasi mereka setiap saat.

“2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” bunyi poin kedua.

Hal ini bertujuan agar mereka selalu siaga dan dapat segera merespons apabila ada panggilan atau arahan langsung dari pihak partai.

Langkah ini menunjukkan komitmen PDI Perjuangan untuk tetap siaga dalam menghadapi situasi yang tengah berkembang, serta memastikan setiap kader partai dapat bersikap sesuai arahan organisasi.