Jokowi Sebut Presiden Bebas Memihak, PDIP: Bahaya

- Redaksi

Friday, 26 January 2024 - 10:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

PDIP sebut pernyataan Jokowi tentang presiden bebas memihak berbahaya
( Dok. Istimewa)

SwaraWarta.co.id – Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, mengecam pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan bahwa seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden (pilpres). 

Menurut Komarudin, seorang presiden harus bersikap netral dan berdiri di atas semua kepentingan dan golongan.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sangat disesalkan. Gimana mau cari Pemilu 2024 itu pemilu yang netral, pemilu yang demokratis. Sementara presiden sendiri sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata RI yang harus berdiri di tengah kepentingan golongan malah menunjukkan sikap keberpihakan,” kata Komarudin saat dihubungi, Kamis (25/1).

Baca Juga :  3 Fakta Menarik Terkait Video Ce Crystine yang Viral di Media Sosial 

Sebelumnya, Jokowi telah memperkenalkan konsep netralitas bagi presiden dalam Pemilu 2024 pada pertemuan dengan ratusan penjabat kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta. 

Namun, pernyataan Jokowi saat ini dianggap bertolak belakang dengan pandangannya yang sebelumnya.

Komarudin menekankan bahwa tidak semestinya seorang presiden memperlihatkan dukungan secara terang-terangan untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

Kondisi ini semakin rumit karena putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai Wakil Presiden untuk pasangan calon Prabowo Subianto.

“Kalau misalnya dia memberi dukungan kepada nomor 2, itu sudah jelas-jelas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Padahal reformasi ini lahir karena anti KKN,” ujarnya.

Selain itu, Komarudin meminta agar publik mengingatkan pernyataan Jokowi. Menurutnya, pernyataan tersebut dapat membawa konsekuensi yang berbahaya bagi demokrasi Indonesia. 

Baca Juga :  Kemajuan Wisata Telaga Ngebel Ponorogo: Air Mancur Menari dan Fasilitas Baru Dorong Peningkatan PAD

“Semua wajib untuk mengingatkan presiden janganlah lakukan itu. Karena itu berbahaya. Berbahayanya bukan buat keluarga atau kelompok tapi keselamatan bangsa dan negara,” ucap Komarudin.

Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak, namun tidak boleh menggunakan fasilitas negara. 

Ini semua dikarenakan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam berdemokrasi.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).

Berita Terkait

Kapan GTA 6 Rilis di PC? Ini Jawaban dan Bocoran Terbarunya
Terungkap! Inilah Alasan Google Menutup 19.372 Channel YouTube Indonesia
4 Cara Cek Desil Lewat HP Tanpa Aplikasi, Langsung Keluar Hasilnya!
Apakah RUU Perampasan Aset Sudah Disahkan? Simak Penjelasannya!
Kenapa XAUUSD Tutup Hari Ini? Simak Begini Alasannya!
KPK akan Menelusuri Aliran Endorse Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar: Benarkah Ada Konflik Kepentingan?
Geger! Video Karyawan HWI Jepara 6 Menit Viral di TikTok, Ini Faktanya
Link Video Syur Sejoli di Batang Jadi Incaran Warganet, Ternyata Begini Faktanya!

Berita Terkait

Sunday, 22 November 2026 - 17:09 WIB

Kapan GTA 6 Rilis di PC? Ini Jawaban dan Bocoran Terbarunya

Sunday, 22 November 2026 - 10:00 WIB

Terungkap! Inilah Alasan Google Menutup 19.372 Channel YouTube Indonesia

Friday, 20 November 2026 - 09:12 WIB

4 Cara Cek Desil Lewat HP Tanpa Aplikasi, Langsung Keluar Hasilnya!

Thursday, 19 November 2026 - 14:13 WIB

Apakah RUU Perampasan Aset Sudah Disahkan? Simak Penjelasannya!

Thursday, 19 November 2026 - 07:33 WIB

Kenapa XAUUSD Tutup Hari Ini? Simak Begini Alasannya!

Berita Terbaru