SwaraWarta.co.id – Kenapa upacara tidak di IKN? Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 menyimpan kejutan bagi publik.
Berbeda dengan tahun 2024 ketika Presiden Joko Widodo memimpin upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN), tahun ini Presiden Prabowo Subianto justru memimpin upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta.
Lalu, mengapa upacara kenegaraan tidak dipusatkan di IKN?
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah menetapkan Upacara Detik-Detik Proklamasi dan Penurunan Bendera Pusaka tetap berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, dengan Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara.
Meski demikian, IKN tetap menggelar upacara peringatan HUT ke-81 RI secara terpisah di Plaza Seremoni yang dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Upacara di IKN diikuti sekitar 3.500 peserta dan dihadiri 40 investor pelopor.
Mengapa Tidak di IKN Upacaranya?
Ada tiga alasan utama. Pertama, infrastruktur IKN belum sepenuhnya rampung. Seperti yang diungkapkan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, IKN masih dalam proses pembangunan sehingga pemerintah fokus menyelesaikannya terlebih dahulu.
Kedua, terdapat perbedaan pendekatan kepemimpinan. Presiden Prabowo tidak menyinggung IKN dalam pidato kenegaraannya, berbeda dengan era Jokowi yang menjadikan IKN sebagai prioritas. Ketiga, Jakarta dinilai lebih siap secara logistik dan simbolis sebagai pusat peringatan kemerdekaan.
Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara di Istana Merdeka, Jakarta. Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memimpin upacara di Plaza Seremoni IKN. Pemerintah juga mengundang seluruh tokoh bangsa, termasuk para mantan presiden dan wakil presiden, untuk hadir di Istana Merdeka.
Seluruh rangkaian upacara dilaksanakan pada 17 Agustus 2026. Upacara di IKN dimulai lebih pagi pada pukul 07.30 WITA atau 06.30 WIB dengan mempertimbangkan kondisi cuaca di kawasan tersebut.
Upacara kenegaraan tingkat pusat digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Sementara itu, IKN juga menggelar upacara di Plaza Seremoni, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Pemerintah menerapkan sistem hybrid dengan dua lokasi upacara secara bersamaan. Masyarakat diberikan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka melalui mekanisme war tiket dengan kapasitas 8.100 kursi. Sementara di IKN, upacara berlangsung khidmat dengan melibatkan 75 personel Paskibraka yang telah dikukuhkan sebelumnya.
Keputusan ini mencerminkan masa transisi pemerintahan dari Jakarta menuju IKN, di mana pembangunan ibu kota baru terus berjalan sambil tetap menjaga tradisi kenegaraan di ibu kota lama.
