Swarawarta.co.id – Program Makan Bergizi Gratis, yang dijadwalkan dimulai pada 6 Januari, menjadi sasaran penipuan dengan modus pencatutan nama program.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk gencar melakukan sosialisasi guna mencegah kejadian serupa.
“Sepengetahuan kami berdasarkan penjelasan dari BGN dalam rapat dengan Komisi IX DPR, pihak yang menyediakan makanan untuk dibagikan dalam program makan gratis bergizi ini adalah satuan pelaksana yang dikelola langsung oleh BGN. Jadi tidak melibatkan katering swasta. Pengadaan bahan makanan untuk produksi pun dilakukan masing-masing satpel dengan melibatkan BUMDes atau Koperasi di wilayah masing-masing. Jadi, sekali lagi tidak ada peran katering swasta dalam produksi makanan tersebut,” kata Charles kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Charles mengaku awalnya tidak mengetahui adanya keterlibatan pihak swasta dalam program ini.
Ia menyesalkan bahwa aksi penipuan semacam ini bisa terjadi, bahkan sebelum program tersebut resmi berjalan.
“Saran kami informasi ini harus disosialisasikan dengan baik agar tidak ada lagi korban yang terkena penipuan semacam ini,” tambahnya
Ia juga menghimbau masyarakat untuk selalu memeriksa informasi hanya melalui sumber resmi.
“Masyarakat juga harus waspada akan banyaknya modus penipuan seperti ini. Mohon bisa mendapatkan informasi terkait program pemerintah melalui kanal-kanal resmi seperti kementerian dan lembaga negara lainnya,” katanya.
“Ke depan, kami juga meminta pihak penegak hukum di masing-masing wilayah untuk proaktif melakukan penyelidikan terhadap modus penipuan seperti ini,” sambungnya.
Selain itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk lebih aktif dalam menyelidiki kasus-kasus penipuan ini.
Kasus ini telah menimpa sejumlah pengusaha katering.
Sebelumnya, dilaporkan lima pengusaha katering menerima surat palsu berupa pesanan makanan untuk program tersebut. Dandim 0913 Bojonegoro, Letkol Czi Arief Rochman Hakim, menjelaskan bahwa surat palsu ini mencatut nama institusi TNI untuk memperdaya korban.
Penipuan serupa juga terjadi di Kota Kediri, di mana 72 pengusaha makanan diminta menyetor uang jaminan dengan janji mendapatkan pesanan untuk program ini.
Dalam kasus tersebut, pelaku menggunakan nama kelompok masyarakat (pokmas) dan mencatut nama pejabat TNI guna meyakinkan para korban.
