Masyarakat Palembang Keluhkan Kenaikan Listrik Pasca Program Diskon 50 Persen dari Pemerintah

SwaraWarta.co.id – Masyarakat Palembang ramai-ramai mengeluhkan lonjakan tagihan listrik yang signifikan pasca berakhirnya program diskon 50 persen dari pemerintah.

Program yang berlangsung selama dua bulan terakhir ini memberikan sedikit angin segar bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Namun, kini, tagihan listrik kembali membengkak, bahkan melebihi tarif normal sebelum adanya diskon.

Keluhan ini membanjiri media sosial, dengan banyak warga yang mengungkapkan keterkejutan mereka melihat angka tagihan listrik bulan ini.

Seorang ibu rumah tangga di kawasan Bukit Kecil, mengaku tagihannya naik hampir dua kali lipat dibandingkan saat mendapatkan diskon. “Biasanya sekitar Rp 200 ribu, kemarin cuma bayar Rp 100 ribu karena diskon. Tapi sekarang kok jadi Rp 350 ribu? Padahal pemakaian listrik saya biasa saja,” ujarnya dengan nada bingung, Senin (7/4/2025).

Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang pemilik usaha kecil di kawasan Ilir Timur I. Ia mengatakan bahwa kenaikan tagihan listrik ini sangat memberatkan usahanya yang baru saja bangkit setelah beberapa waktu lesu. “Diskon kemarin lumayan membantu, tapi sekarang malah lebih mahal dari sebelumnya. Ini benar-benar bikin pusing,” tuturnya.

Menanggapi keluhan masyarakat, pihak PLN wilayah Sumatera Selatan belum memberikan keterangan resmi secara detail.

Namun, beberapa sumber internal menyebutkan bahwa kenaikan ini murni karena berakhirnya masa diskon dan tarif kembali ke normal.

Mereka mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan listrik dan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile untuk memantau penggunaan harian.

Kendati demikian, penjelasan ini belum sepenuhnya meredakan kekecewaan masyarakat.

Banyak yang mempertanyakan mengapa kenaikan tagihan terasa begitu drastis, bahkan melebihi tarif sebelum diskon.

Mereka berharap ada penjelasan yang lebih transparan dan solusi yang meringankan beban masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Pemerintah daerah juga diharapkan turun tangan untuk menengahi keluhan warganya ini.