PCO: Kebijakan Teknologi Harus Adaptif agar Tak Tertinggal Perkembangan AI

- Redaksi

Tuesday, 11 February 2025 - 09:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Dok. Ist)

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Noudhy Valdryno, menekankan pentingnya kebijakan teknologi yang terus berkembang agar tidak tertinggal dari kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital lainnya.

Menurut Noudhy, regulasi yang dibuat saat ini harus mampu mengikuti perkembangan teknologi di masa depan. Jika tidak, kebijakan yang dibuat pada tahun 2025 bisa menjadi usang ketika teknologi sudah jauh lebih maju pada tahun 2045.

“Kerangka kebijakan kita menjadi semakin progresif, artinya kalau kita membuat kebijakan di tahun 2025, jangan sampai tiba-tiba teknologi itu sudah di tahun 2045. Kita ingin kerangka kebijakan kita terus progresif,” kata Noudhy dalam diskusi media di Jakarta Pusat, Senin.

Untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan para pakar dan kementerian terkait.

Dalah satu fokus utama adalah kecerdasan buatan (AI), yang menawarkan banyak peluang jika diatur dengan kebijakan yang tepat.

“Mungkin ini kedepannya juga bisa kita konsiderasi seperti apa kerangka regulasinya, seperti apa nanti dari sisi pemerintahan dapat memanfaatkannya,” ujarnya.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengadakan serangkaian diskusi dengan berbagai pihak, termasuk industri, sektor kesehatan, transportasi, pendidikan, dan layanan keuangan, untuk merumuskan aturan yang tepat terkait penggunaan AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa diskusi ini akan berlangsung hingga awal Maret 2025.

Baca Juga :  Kode Redeem MLBB 24 Juli 2025: Klaim Sekarang, Raih Hadiah Langsung di Game!

“Kita masih pada tahap diskusi dengan stakeholder. Sampai dengan awal Maret kita coba berdiskusi. Ada enam serial diskusi dengan pelaku kepentingan,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

Hasil dari diskusi ini akan dirangkum dalam dokumen kebijakan (policy paper), yang kemudian dikembangkan menjadi naskah akademik.

Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar bagi regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Berita Terkait

5 Cara Mengatasi Aplikasi Flip yang Error dengan Cepat dan Sangat Mudah
Cara Live Streaming di TikTok dengan Hp Khusus untuk Pemula
Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan Online dan Offline dengan Mudah, Simak Apa Saja Persyaratannya!
Link Videy Aman atau Tidak? Kenali Risiko Videy.co Sebelum Mengekliknya
Cara Membuka Link Videy.co dengan Mudah dan Aman, Begini Solusi Jika Sering Error
Kenapa Keyboard Laptop Tidak Bisa Mengetik? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya!
Penyebab dan Cara Mengatasi TikTok PayLater Tidak Bisa Digunakan
Cara Bayar PayLater TikTok Paling Mudah, Berikut Ini Langkah-langkahnya!

Berita Terkait

Thursday, 8 October 2026 - 11:10 WIB

5 Cara Mengatasi Aplikasi Flip yang Error dengan Cepat dan Sangat Mudah

Wednesday, 7 October 2026 - 15:28 WIB

Cara Live Streaming di TikTok dengan Hp Khusus untuk Pemula

Tuesday, 6 October 2026 - 11:16 WIB

Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan Online dan Offline dengan Mudah, Simak Apa Saja Persyaratannya!

Monday, 5 October 2026 - 16:35 WIB

Link Videy Aman atau Tidak? Kenali Risiko Videy.co Sebelum Mengekliknya

Monday, 5 October 2026 - 16:33 WIB

Cara Membuka Link Videy.co dengan Mudah dan Aman, Begini Solusi Jika Sering Error

Berita Terbaru