Petisi Tolak PPN 12 Persen

- Redaksi

Monday, 23 December 2024 - 18:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petisi PPN 12 % ( Dok. Ist)

Petisi PPN 12 % ( Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Petisi yang menentang kebijakan Presiden Prabowo Subianto tentang kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen telah berhasil mengumpulkan 171 ribu tanda tangan.

Petisi dengan judul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” ini dimulai sejak 19 November 2024 dan kini menargetkan 200 ribu tanda tangan.

Menurut pembuat petisi, kenaikan PPN akan semakin menyulitkan masyarakat, karena harga barang kebutuhan seperti sabun dan bahan bakar minyak (BBM) akan naik.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, daya beli masyarakat masih rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024 menunjukkan ada sekitar 4,91 juta pengangguran terbuka, sementara sebagian besar dari 144,64 juta orang yang bekerja berada di sektor informal.

Baca Juga :  ASN DKI Wajib Naik Transportasi Umum Setiap Hari Rabu, Ongkosnya Gratis

Inisiator petisi juga mengkritik upah minimum yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya, di Jakarta, standar hidup layak membutuhkan Rp14 juta per bulan, namun UMP Jakarta pada 2024 hanya Rp5,06 juta.

Mereka menegaskan bahwa pemerintah perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam UU HPP, sebelum kesulitan masyarakat semakin bertambah dan masalah utang online semakin meluas.

Sebelumnya, pemerintah memastikan bahwa kenaikan PPN 12 persen akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan ini akan fokus pada barang dan jasa mewah.

Pada 19 Desember 2024, perwakilan massa aksi penolakan PPN 12 persen menyerahkan petisi ini ke Sekretariat Negara RI. Risyad Azhary, perwakilan dari akun X @barengwarga, menyatakan bahwa mereka akan terus mengawasi langkah pemerintah.

Baca Juga :  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Berkomitmen Selesaikan Masalah Permukiman di Depok

Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mereka akan tahu bahwa pemerintah tidak berpihak pada kelas pekerja, kelas menengah, dan masyarakat bawah.

Berita Terkait

Terungkap! Inilah Alasan Google Menutup 19.372 Channel YouTube Indonesia
4 Cara Cek Desil Lewat HP Tanpa Aplikasi, Langsung Keluar Hasilnya!
Apakah RUU Perampasan Aset Sudah Disahkan? Simak Penjelasannya!
Kenapa XAUUSD Tutup Hari Ini? Simak Begini Alasannya!
KPK akan Menelusuri Aliran Endorse Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar: Benarkah Ada Konflik Kepentingan?
Geger! Video Karyawan HWI Jepara 6 Menit Viral di TikTok, Ini Faktanya
Link Video Syur Sejoli di Batang Jadi Incaran Warganet, Ternyata Begini Faktanya!
2 Video Asusila di Kabupaten Batang Mendadak Viral Melalui Aplikasi WhatsApp

Berita Terkait

Sunday, 22 November 2026 - 10:00 WIB

Terungkap! Inilah Alasan Google Menutup 19.372 Channel YouTube Indonesia

Friday, 20 November 2026 - 09:12 WIB

4 Cara Cek Desil Lewat HP Tanpa Aplikasi, Langsung Keluar Hasilnya!

Thursday, 19 November 2026 - 14:13 WIB

Apakah RUU Perampasan Aset Sudah Disahkan? Simak Penjelasannya!

Thursday, 19 November 2026 - 07:33 WIB

Kenapa XAUUSD Tutup Hari Ini? Simak Begini Alasannya!

Thursday, 19 November 2026 - 07:23 WIB

KPK akan Menelusuri Aliran Endorse Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar: Benarkah Ada Konflik Kepentingan?

Berita Terbaru