Rapat Paripurna RUU Pilkada Ditunda: Strategi DPR Meredam Kemarahan Publik?

- Redaksi

Thursday, 22 August 2024 - 17:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SwaraWarta.co.id – Direktur Eksekutif Era Politik, Khafidlul Ulum, menyoroti keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menunda Rapat Paripurna untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

Menurut Khafidlul, langkah tersebut diduga dilakukan sebagai upaya meredam amarah masyarakat yang menolak revisi tersebut.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Khafidlul menyatakan bahwa pengesahan revisi UU Pilkada berpotensi menimbulkan keresahan yang lebih besar di kalangan masyarakat.

Untuk itu, DPR memilih untuk menunda rapat paripurna sejenak guna memberi waktu agar kemarahan publik sedikit mereda.

Dia menambahkan bahwa langkah ini bisa jadi hanya sebuah taktik untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari polemik yang sedang berkembang.

Baca Juga :  KKP: Garam Sabu Raijua Berkualitas Ekspor Meski Dikelola Tradisional

Penundaan ini dianggap janggal oleh Khafidlul, mengingat pada pembahasan RUU Pilkada sebelumnya yang berlangsung pada Rabu, 21 Agustus, hampir semua fraksi menyatakan persetujuannya untuk membawa pembahasan ini ke rapat paripurna.

PDI Perjuangan adalah satu-satunya fraksi yang menolak.

Namun, saat rapat paripurna digelar, mayoritas anggota DPR justru tidak hadir, padahal kehadiran mereka bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang.

Khafidlul menekankan bahwa penundaan ini bukanlah solusi final dari polemik yang ada.

Dia mengingatkan bahwa DPR tetap memiliki peluang untuk mengesahkan RUU tersebut tanpa sepengetahuan publik, kapan saja dan dalam waktu yang tidak terduga.

Melihat situasi ini, Khafidlul berharap agar masyarakat tetap aktif dalam memantau dan mengkritisi proses pembahasan RUU Pilkada.

Baca Juga :  Pengumuman Kuota CPNS dan PPPK 2024: Kementerian Agama Memimpin dengan Kebutuhan Terbanyak

Menurutnya, pengawasan dari masyarakat sangat penting untuk mencegah kemungkinan pengesahan RUU ini secara diam-diam tanpa pengawasan publik.

Sebelumnya, demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh massa yang menolak upaya DPR RI untuk menyetujui pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.

Namun, rapat tersebut akhirnya ditunda karena tidak memenuhi kuorum. Tercatat hanya sebanyak 86 dari 575 anggota DPR RI saja yang hadir pada rapat tersebut.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 281 ayat (1) menyebutkan bahwa rapat hanya dapat dibuka apabila lebih dari setengah jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari setengah unsur fraksi telah hadir.

Baca Juga :  Nilai Ambang Batas CPNS 2024: Tips Memenuhi Passing Grade SKD

Sementara itu, ayat (2) menjelaskan bahwa jika syarat ini belum terpenuhi, ketua rapat berwenang untuk menunda pembukaan rapat.

Penundaan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 menit, sebagaimana dijelaskan pada ayat (3).

Meskipun rapat telah ditunda, Khafidlul mengingatkan bahwa upaya untuk mengesahkan RUU Pilkada masih bisa dilakukan oleh DPR kapan saja.

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk terus waspada dan terlibat dalam proses pengawasan agar keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak tanpa transparansi dan pengawasan yang memadai.***

Berita Terkait

Cara Akses Link Pengumuman OMI Kabupaten 2025 dengan Mudah
Cara Cek BSU dengan NIK: Panduan Praktis dan Langkah-Langkahnya
KPK Terima Uang Pengembalian dari Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
Pemerintah Siap Matangkan Program Magang Bergaji UMP untuk Fresh Graduate
VIRAL! Kepala Sekolah di Prabumulih Dipecat Usai Menegur Anak Walikota Bawa Mobil ke Sekolah
Klaim PLN Bagikan Token Gratis September 2025 Adalah Hoaks, Waspada Penipuan!
Hasil Seleksi Administrasi PMO Kemenkop 2025 Resmi Diumumkan, Ini Link dan Jadwal Selanjutnya
Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu 2025: Mengacu UMP dan Tunjangan Proporsional

Berita Terkait

Thursday, 18 September 2025 - 16:56 WIB

Cara Akses Link Pengumuman OMI Kabupaten 2025 dengan Mudah

Thursday, 18 September 2025 - 11:04 WIB

Cara Cek BSU dengan NIK: Panduan Praktis dan Langkah-Langkahnya

Wednesday, 17 September 2025 - 16:53 WIB

Pemerintah Siap Matangkan Program Magang Bergaji UMP untuk Fresh Graduate

Tuesday, 16 September 2025 - 17:28 WIB

VIRAL! Kepala Sekolah di Prabumulih Dipecat Usai Menegur Anak Walikota Bawa Mobil ke Sekolah

Tuesday, 16 September 2025 - 14:45 WIB

Klaim PLN Bagikan Token Gratis September 2025 Adalah Hoaks, Waspada Penipuan!

Berita Terbaru

Pengumuman Olimpiade Madrasah Indonesia

Berita

Cara Akses Link Pengumuman OMI Kabupaten 2025 dengan Mudah

Thursday, 18 Sep 2025 - 16:56 WIB

Langkah-Langkah Cek BSU dengan NIK

Berita

Cara Cek BSU dengan NIK: Panduan Praktis dan Langkah-Langkahnya

Thursday, 18 Sep 2025 - 11:04 WIB

Huawei Pura 80 Pro

Teknologi

Huawei Pura 80 Pro: Spesifikasi dan Harga Terbaru 2025

Thursday, 18 Sep 2025 - 10:23 WIB