Swarawarta.co.id – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menunjukkan sikap sederhana dan berpihak kepada masyarakat dengan menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dan Wakil Wali Kota.
Keputusan tersebut didasarkan pada komitmen efisiensi anggaran serta kepedulian terhadap kebutuhan warga.
Alih-alih menggunakan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk membeli mobil dinas baru, Hasto memilih memanfaatkan dana tersebut untuk pengadaan gerobak sampah RW di seluruh wilayah Yogyakarta.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Lebih baik mobil yang mau dibelikan untuk saya dan untuk Pak Wakil itu kan paling enggak anggarannya bisa jadi hampir Rp3 miliar. Itu kan lebih baik kita pakai untuk bikin gerobak sampah. Makanya dengan mekanisme yang ada, anggaran yang untuk beli mobil itu akan saya ‘refocusing’ untuk di (APBD) perubahan, saya pakai untuk bikin gerobak sampah,” kata Hasto dilansir Antara.
Menurutnya, kendaraan dinas yang saat ini digunakan masih dalam kondisi baik dan layak pakai, sehingga tidak perlu diganti.
Keputusan ini menunjukkan bahwa Hasto lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat ketimbang kenyamanan pribadi.
“Jadi ngapain saya diberikan mobil dinas, wong mobil dinas yang lama masih bagus. Mau dibelikan mebel baru, tempat tidur baru ya ‘enggak’ usah. Tempat tidur yang lama ada, mebel lama juga ada. Itu kan juga bisa saya pakai untuk beli bikin gerobak sampah, ya,” kata dia.
Ia menilai, pengadaan gerobak sampah akan memberikan manfaat langsung bagi kebersihan lingkungan di setiap RW.
Dengan anggaran Rp 3 miliar, Hasto memperkirakan sekitar 600 gerobak sampah bisa dibeli. Harga satu unit gerobak diperkirakan sebesar Rp 5 juta.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kebersihan dan pengelolaan sampah di tingkat RW, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Selain menolak mobil dinas baru, Hasto juga menolak fasilitas baru lainnya seperti mebel dan tempat tidur untuk keperluan dinas. Menurutnya, seluruh perangkat yang tersedia saat ini masih layak digunakan.
Keputusan ini menunjukkan bahwa pemimpin daerah juga memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip efisiensi anggaran.
“Pada prinsipnya di era 2025 ini kan ada semangat untuk perubahan ‘mindset’ ya, bahwa pemerintah daerah itu diselenggarakan dengan cara yang efektif, efisien gitu. Semangat itu saya kira penting untuk kita wujudkan di tahun 2025. Itu yang mendasari dari semua kegiatan,” pungkas Hasto.
Sikap Hasto menjadi contoh bahwa penggunaan dana publik harus diutamakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar fasilitas pribadi.
Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat, yang menilai bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan semangat pelayanan publik yang lebih transparan dan berpihak kepada rakyat.
Dengan memilih gerobak sampah daripada mobil dinas baru, Hasto Wardoyo membuktikan bahwa pemimpin yang sederhana mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.
