| Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria. |
SwaraWarta.co.id – Konsolidasi serta integrasi data melalui
Satu Data Indonesia menjadi fondasi utama dalam memulai perjalanan percepatan
transformasi digital nasional.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini menjadi kunci penting agar pengelolaan data dapat
diatur dengan tepat pada setiap tahap pembangunan.
Pernyataan ini disampaikan dengan lugas oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, dalam acara Talkshow
Katadata: Integrasi SPBE Sesi 7 – Akselerasi Pelayanan Publik dengan Integrasi
SPBE di Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (7/12/2023).
Wamen Nezar menjelaskan bahwa penerapan Satu Data memudahkan
proses pengambilan keputusan dengan lebih tepat, sejalan dengan visi
transformasi digital bangsa.
Oleh karena itu, akselerasi transformasi digital perlu
dimulai dengan langkah-langkah konsolidasi dan integrasi data, membentuk
landasan yang kuat untuk tata kelola data yang efektif.
Langkah-langkah integrasi dan konsolidasi data tersebut,
menurut Wamenkominfo, merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Pentingnya data juga
ditekankan dengan merujuk pada konsep “data adalah minyak baru,”
seperti yang disebutkan dalam laporan The Economist (2017).
Di tengah tingginya penetrasi internet di Indonesia,
mencapai 77 persen, keberadaan data menjadi krusial dalam mendukung proses digitalisasi
yang semakin meluas.
Wamen Nezar menyoroti bahwa penguasaan data memberikan
keunggulan kompetitif, dan dalam konteks pengolahan data, Indonesia dapat
diibaratkan sebagai sebuah korporasi.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memainkan
peran kunci sebagai Chief Data Officer, yang melibatkan berbagai kementerian
dan lembaga dalam perencanaan, pembangunan, dan eksekusi.
Mengacu pada pengalaman negara-negara Eropa seperti Inggris,
Estonia, dan Jerman, Wamenkominfo menekankan pentingnya pembelajaran bagi
Indonesia.
Penerapan Satu Data Indonesia, sebagai upaya besar,
memerlukan kemauan politik (political will) dari para pemangku kepentingan
serta kepemimpinan yang memiliki visi digital sebagai faktor penentu
keberhasilan.
