SwaraWarta.co.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah baru-baru ini mengadakan konsolidasi nasional di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Sabtu.
Acara ini bertujuan untuk membahas berbagai program strategis, termasuk isu konsesi tambang.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Kantor PP Muhammadiyah, Arif Nur Kholis, menyatakan bahwa salah satu agenda penting dalam konsolidasi tersebut adalah pembahasan mengenai konsesi tambang.
Menurut Arif, latar belakang dari isu ini akan dijelaskan secara mendetail pada hari berikutnya.
Konsolidasi nasional ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari dan mengundang 35 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) secara tertutup.
Arif menjelaskan bahwa konsolidasi nasional merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah.
Forum ini berfungsi sebagai media komunikasi antara pimpinan pusat dengan seluruh pimpinan wilayah organisasi tersebut.
Selain membahas tawaran konsesi atau izin tambang dari pemerintah, Arif mengungkapkan bahwa banyak program strategis lain yang akan menjadi bagian dari diskusi, termasuk Kalender Hijriah Global Tunggal.
PP Muhammadiyah, lanjut Arif, telah memiliki beberapa tim yang khusus membahas berbagai program strategis dengan rinci.
Untuk isu seperti kalender, Majelis Tarjih akan menangani, sedangkan masalah perbankan akan ditangani oleh Majelis Ekonomi dan Biro Keuangan.
Isu-isu terkait tambang dan lainnya juga akan ditangani oleh tim-tim khusus yang telah dibentuk oleh PP Muhammadiyah. Nama-nama tim tersebut akan diumumkan pada hari berikutnya.
Arif memilih untuk tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai pembahasan konsesi tambang yang saat ini tengah menjadi perhatian publik.
Ia menekankan bahwa konsolidasi nasional ini merupakan kesempatan penting untuk menyampaikan berbagai isu yang sedang berkembang dan untuk mendengarkan aspirasi langsung dari pimpinan wilayah se-Indonesia.
Menurutnya, penting bagi pimpinan wilayah untuk mendapatkan informasi langsung dari pimpinan pusat, bukan hanya melalui media.
Beberapa waktu lalu, beredar kabar bahwa PP Muhammadiyah telah memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP), sebagaimana diungkapkan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas.
Namun, Arif memastikan bahwa semua isu dan keputusan terkait IUP akan dibahas lebih lanjut dalam konsolidasi nasional ini.***
