Presiden Jokowi Singgung Etika Ketimuran, BEM UGM Minta Bercermin

Presiden Jokowi disinggung bercermin usai timpali etika ketimuran. ( Dok. Istimewa)

SwaraWarta.co.id – Gielbran Muhammad Noor, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), meminta Presiden Jokowi untuk merenung .

Hal ini lantaran Presiden Jokowi terlebih dahulu sebelum membicarakan etika ketimuran dalam menanggapi aksi mahasiswa. 

“Silakan Pak Jokowi bercermin terlebih dahulu sebelum bicara soal etika,” ujar Gielbran di Yogyakarta, pada Jumat, 15 Desember 2023.

Presiden Jokowi sempat membicarakan soal etika ketimuran ketika menanggapi kritikan yang dilontarkan oleh BEM UGM yang menobatkan dirinya sebagai ‘Alumni UGM Paling Memalukan’

Aksi tersebut diadakan pada Jumat, 8 Desember 2023, di Bundaran UGM.

“Saya sudah mengingatkan, kita ada etika sopan santun ketimuran,” ujar Jokowi kala itu. 

Gielbran mengemukakan, pihaknya justru merasa bertanya-tanya mengapa Jokowi membicarakan soal etika ketimuran dalam aksi tersebut.

“Apakah mengotak-atik konstitusi, lalu melemahkan KPK, dan membuat berbagai kebijakan yang tak sesuai kehendak rakyat itu sudah sesuai norma ketimuran atau belum?” tanya Gielbran.

“Makanya sekarang kami meminta Pak Jokowi bercermin dulu, mana yang lebih tidak etis?” imbuhnya.

Dalam masa pemerintahan Jokowi, Gielbran mengkritik politik dinasti yang terjadi dalam Pemilihan Presiden 2024.

Hal ini melalui rekayasa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden-wakil presiden. 

Putusan itu memungkinkan anak Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto.

Para hakim yang mengeluarkan putusan MK tersebut belakangan dianggap melanggar etika oleh Majelis Kehormatan MK dan membuat Anwar Usman, yang juga merupakan adik ipar Jokowi, dilengserkan dari kursi Ketua MK.

Terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BEM UGM menyoroti bahwa saat ini lembaga antirasuah tersebut sulit dipercaya.

Terlebih setealh terjadinya skandal melibatkan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri. Sementara itu, kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat di bawah pemerintahan Jokowi.

Salah satunya seperti lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, juga menjadi sorotan.

“Kami menilai kebijakan kebijakan beliau seperti itu yang lebih tidak etis dan tak menunjukkan adab ketimuran kalau beliau mau membawa perdebatan ini ke adab dan etika,” ujarnya.