Jokowi Sebut Presiden Bebas Memihak, PDIP: Bahaya

 

PDIP sebut pernyataan Jokowi tentang presiden bebas memihak berbahaya ( Dok. Istimewa)

SwaraWarta.co.id – Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, mengecam pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan bahwa seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden (pilpres). 

Menurut Komarudin, seorang presiden harus bersikap netral dan berdiri di atas semua kepentingan dan golongan.

“Sangat disesalkan. Gimana mau cari Pemilu 2024 itu pemilu yang netral, pemilu yang demokratis. Sementara presiden sendiri sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata RI yang harus berdiri di tengah kepentingan golongan malah menunjukkan sikap keberpihakan,” kata Komarudin saat dihubungi, Kamis (25/1).

Sebelumnya, Jokowi telah memperkenalkan konsep netralitas bagi presiden dalam Pemilu 2024 pada pertemuan dengan ratusan penjabat kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta. 

Namun, pernyataan Jokowi saat ini dianggap bertolak belakang dengan pandangannya yang sebelumnya.

Komarudin menekankan bahwa tidak semestinya seorang presiden memperlihatkan dukungan secara terang-terangan untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

Kondisi ini semakin rumit karena putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai Wakil Presiden untuk pasangan calon Prabowo Subianto.

“Kalau misalnya dia memberi dukungan kepada nomor 2, itu sudah jelas-jelas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Padahal reformasi ini lahir karena anti KKN,” ujarnya.

Selain itu, Komarudin meminta agar publik mengingatkan pernyataan Jokowi. Menurutnya, pernyataan tersebut dapat membawa konsekuensi yang berbahaya bagi demokrasi Indonesia. 

“Semua wajib untuk mengingatkan presiden janganlah lakukan itu. Karena itu berbahaya. Berbahayanya bukan buat keluarga atau kelompok tapi keselamatan bangsa dan negara,” ucap Komarudin.

Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak, namun tidak boleh menggunakan fasilitas negara. 

Ini semua dikarenakan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam berdemokrasi.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).