| Wakil ketua TKN Prabowo Gibran ( Dok. Istimewa) |
SwaraWarta.co.id – Ada sebuah film dokumenter yang beredar dengan judul ‘Dirty Vote’ yang mengatakan adanya kecurangan dalam Pemilu 2024.
Namun, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, telah memberikan pernyataan bahwa sebagian besar isi film tersebut adalah fitnah.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Minggu (11/2).
Ia mengatakan bahwa narasi-narasi dalam film tersebut tidak argumentatif dan tendensius, dan meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh film tersebut.
“Ini tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu,” kata dia.
“Intinya kami menyarankan kepada rakyat, tidak terhasut, serta tidak memprovokasi narasi kebohongan dalam film tersebut,” tambahnya
Dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024), Habiburokhman menjelaskan ada tiga hal yang disorot dalam film tersebut.
Pertama, terkait dengan penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang dikaitkan dengan suara dalam pilpres.
Habiburokhman mengatakan bahwa hal ini tidak ilmiah dan sulit dicerna. Kedua, ucapan dari beberapa tokoh di dalam film tersebut yang menyebutkan bahwa banyak terjadi kecurangan dalam pemilu kali ini.
“Narasi ini sangat tak ilmiah ya dan sangat tak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya disebut Pak Jokowi menunjuk 20 Pj kepala daerah, jumlah penduduknya katanya lebih dari 50 persen lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon,” katanya
Ini dianggap tidak berdasar karena tidak disebutkan peristiwa kecurangannya di mana. Ketiga, tudingan APDESI yang dikatakan digunakan untuk memenangkan paslon tertentu, yang menurutnya juga tidak mendasar.
Habiburokhman berpikir bahwa film itu disengaja diluncurkan pada masa tenang untuk menyudutkan paslon nomor 2. Namun, ia yakin bahwa film tersebut tidak akan sukses di hati rakyat.
Dalam film tersebut terdapat pernyataan dari 3 pakar hukum, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari, yang menguraikan dugaan kecurangan dalam pemilu kali ini.
Termasuk di dalamnya adalah pengangkatan Pj kepala daerah untuk urusan elektoral, sorotan terhadap netralitasnya, dan tudingan adanya menteri di sejumlah paslon yang dikaitkan dengan dugaan kampanye terselubung.
.webp){kind=link}