SwaraWarta.co.id – UMP DKI Jakarta 2026 masih dalam tahap pembahasan final. Hingga pertengahan Desember 2025, besaran resminya belum diumumkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena masih menunggu regulasi dan formula terbaru dari pemerintah pusat.
Proses penetapan upah minimum tahun ini melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha (tripartit).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan pembahasan sudah mendekati final dan akan segera difinalkan. Pemerintah pusat, melalui Menteri Ketenagakerjaan, menargetkan pengumuman sebelum 31 Desember 2025 agar dapat berlaku efektif per Januari 2026.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Dinamika dan Tuntutan Pihak Terkait
Proses ini diwarnai perbedaan pandangan yang signifikan antara pekerja dan pengusaha:
- Serikat Pekerja mengusulkan kenaikan yang signifikan. Aliansi Federasi Serikat Pekerja Buruh se-Jakarta menuntut UMP naik menjadi Rp 6 juta, sementara KSPI mengajukan skema kenaikan mulai dari 6.5% hingga 10.5%.
- Pengusaha, melalui Apindo, menyoroti pentingnya regulasi yang berkelanjutan dan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai penengah yang adil untuk mencapai keputusan yang mempertimbangkan keadilan, kelayakan hidup pekerja, dan keberlangsungan usaha.
Prediksi Kenaikan dan Formula Perhitungan
Berdasarkan informasi yang beredar, kenaikan UMP 2026 berpotensi lebih rendah dibandingkan kenaikan tahun 2025 yang sebesar 6.5%. Beberapa prediksi yang muncul antara lain:
- Kenaikan sekitar 4.3% berdasarkan rancangan peraturan pemerintah.
- Skenario kenaikan 3%, yang akan mengangkat UMP DKI Jakarta dari Rp5.396.761 menjadi sekitar Rp5.558.664.
- Jika mengikuti kenaikan tahun lalu sebesar 6.5%, UMP akan menjadi sekitar Rp5.747.550.
Formula perhitungan tahun ini diperkirakan tidak akan seragam secara nasional. Pemerintah akan menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi tiap daerah, dengan variabel seperti inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah diselesaikan surveinya di semua provinsi.
Untuk mendapatkan informasi resmi dan angka final, masyarakat, pekerja, dan pengusaha disarankan untuk terus memantau pengumuman dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Ketenagakerjaan RI.
