Swarawarta.co.id – Komisi III DPR telah resmi memilih lima pimpinan KPK untuk periode 2024-2029.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menghargai jalannya proses seleksi tersebut, meskipun mereka merasa kecewa karena tidak ada satu pun perwakilan dari kalangan masyarakat sipil di antara para pimpinan yang terpilih.
Boyamin, salah satu perwakilan MAKI. mengungkapkan penyesalannya karena seluruh pimpinan KPK yang terpilih berasal dari latar belakang penegakan hukum.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya apapun menghormati proses pemilihan ini karena sesuai kewenangannya oleh DPR dan saya tidak punya calon siapa-siapa mendukung, karena siapapun pimpinan KPK ke depan kan ‘pasti berlawanan’ dengan saya, karena saya selalu kawal KPK dengan gugatan praperadilan perkara mangkrak atau tebang pilih,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Kamis (21/11/2024).
Ia menyayangkan kurangnya representasi dari masyarakat dalam struktur pimpinan KPK yang baru.
“5 nama ini setidaknya saya menyayangkan tidak ada unsur dari masyarakat, karena semua diborong oleh ‘birokrat penegak hukum’, Pak Setyo Budiyanto dari Polri, Pak Fitroh dari jaksa, Pak Tanak dari jaksa, Pak Agus Joko Pramono dari BPK, terus Pak Ibnu dari hakim itu,” ucap dia
Selain itu, Boyamin juga menyoroti absennya keterwakilan perempuan, meskipun menurutnya, salah satu dari dua calon perempuan yang maju memiliki kapasitas yang mumpuni.
“Nah saya tadinya harap ada terpilih dari salah satu dari 2 perempuan yaitu Mbak Poengky atau Mbak Ida Budiyanti, sebenarnya kalau ini terpilih saya harap beliau selain perempuan, mereka adalah mewakili masyarakat, karena mereka berasal dari kader dan lembaga bantuan YLBHI, Ida LBH Semarang, Mbak Poengky LBH Surabaya,” ujar dia.
“Dan sudah teruji mereka berdua ini, Mbak Ida KPU, terus DKPP, setidaknya KPU Pusat, DKPP, kerjaan bagus, tidak cacat, sehingga layak jadi pimpinan KPK. Dan Mbak Poengky juga 2 kali dari Kompolnas, dan 2 kali juga tidak ada cacat juga. Semestinya saya harap salah satunya terpilih sehingga wakili unsur masyarakat bukan dari ‘birokrat penegak hukum’, karena ini (yang terpilih) kan polisi, jaksa, BPK, hakim. Unsur masyarakat dan perempuan tidak ada, catatan saya itu, tapi ya apa boleh buat, harus kita terima,” lanjutnya.
Namun demikian, Boyamin menilai bahwa kelima pimpinan KPK terpilih tidak memiliki masalah signifikan.
Ia pun tetap optimis bahwa mereka akan mampu menjalankan tugas dengan baik.
“Dari sosok terpilih tidak ada cacat sebelum-sebelumnya, mudah-mudahan ini suatu langkah awal untuk menjadikan KPK menjadi berprestasi atau kinerjanya baik. Meskipun masih jauh harapan saya KPK hebat, tapi versi saya minimalis dulu lah, tidak membuat KPK semakin jatuh, setidaknya menahan kejatuhan, menjadi stop jatuh, berhenti di situ, dan pelan pelan nanti tahun kedua tahun ketiga naik, dan persepsi antikorupsi kita naik dari 34 jadi lebih naik gitu,” jelas dia.
