SwaraWarta.co.id – Jangan salah sangka dulu. Ketika nama Erick Thohir dan FFI muncul bersamaan, publik sering langsung mengira ini soal Festival Film Indonesia. Faktanya, FFI yang dimaksud dalam polemik pemecatan ini adalah Federasi Futsal Indonesia.
Dan alasan di balik pencopotan ketuanya jauh lebih rumit dari sekadar pergantian pengurus biasa, ini adalah buntut dari konflik internal yang memuncak dan berujung pada intervensi organisasi induk.
Singkat cerita, Ketua Umum FFI, Michael Sianipar, diberhentikan dari jabatannya melalui Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang ditandatangani langsung oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI bersama Sekjen Yunus Nusi. Pemicu utamanya bukan masalah eksternal, melainkan keputusan Michael yang memberhentikan Sekretaris Jenderal FFI, Budi Setiawan, secara sepihak pada awal November 2026. Padahal, Budi diangkat melalui surat keputusan yang juga ditandatangani oleh Erick Thohir, sehingga langkah Michael dianggap melanggar mekanisme organisasi dan hierarki kewenangan.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemecatan Sekjen itu kemudian memicu reaksi berantai. Sepuluh klub peserta Pro Futsal League menyuarakan mosi tidak percaya, dan lima anggota Exco FFI memilih mundur dari kepengurusan. Gelombang desakan pun mengerucut menjadi permohonan Kongres Luar Biasa (KLB) yang diajukan oleh 48 anggota pemilik suara sah—terdiri dari 20 klub kompetisi dan 28 Asosiasi Futsal Provinsi. Bagi PSSI, jumlah dan komposisi permohonan ini dianggap telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan kepemimpinan di tubuh FFI.
Erick Thohir pun mengambil langkah tegas: memberhentikan Michael dan menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI hingga KLB digelar untuk memilih ketua definitif. Keputusan ini tentu saja ditolak Michael, yang mengklaim masih sah menjabat secara hukum dan berencana membawa sengketa ini ke ranah hukum. Namun, dari kacamata PSSI, langkah ini adalah bentuk penegakan aturan organisasi: ketika seorang ketua asosiasi anggota dianggap melanggar AD/ART dan memicu kekacauan tata kelola, organisasi induk punya kewenangan untuk mengambil alih kendali sementara.
Jadi, alasan Erick Thohir memecat ketua FFI bukan karena prestasi tim atau masalah anggaran, melainkan karena krisis kepemimpinan internal yang dipicu oleh pemecatan Sekjen secara tidak prosedural, yang kemudian berkembang menjadi mosi tidak percaya massal dan permohonan KLB dari mayoritas pemilik suara. Kasus ini menjadi contoh bagaimana konflik internal sebuah federasi olahraga bisa berujung pada intervensi dari otoritas di atasnya dan sekaligus pengingat bahwa di balik singkatan “FFI” yang sering dikira dunia film, ada dinamika politik organisasi olahraga yang tak kalah dramatis.
