Swarawarta.co.id – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memenuhi tuntutan elemen buruh dengan menghapuskan sistem yang dinilai tidak berpihak kepada kelas pekerja.
“Saya akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing,” ungkap Prabowo dalam aksi buruh di Monas, Kamis (1/5/2025).
Namun, ia juga menegaskan akan menjaga kepentingan para investor.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Prabowo juga berjanji untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam waktu tiga bulan.
Selain itu, ia meminta DPR RI untuk membentuk Undang-Undang Pekerja di Laut dan Industri Perikanan serta perkapalan.
“Saudara sekalian kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Minggu ini akan mulai dibahas,” terang Prabowo.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh, Prabowo berjanji membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang terdiri dari tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Ia juga akan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk melindungi pekerja dari pemutusan hubungan kerja yang tidak adil.
“Kita akan segera membuat UU itu. Satgas PHK dan kesejahteraan buruh mempunyai peran penting,” tandas Prabowo.
Dengan langkah-langkah ini, Prabowo berharap dapat memenuhi tuntutan buruh dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Tugasnya mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden, mana UU yang tidak beres yang tidak melindungi buruh. Mana regulasi yang tidak benar, mereka akan memberikan masukan ke saya dan akan segera diperbaiki,” ungkap Prabowo.
