Swarawarta.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 8,99 triliun pada tahun ini tidak akan mempengaruhi gaji Pegawai Negari Sipil (PNS) di Kementerian Keuangan.
Hal ini ditegaskan oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
“Belanja gaji tidak dilakukan efisiensi tapi belanja barang dan barang modal dilakukan penelitian sangat tajam untuk efiensi termasuk Perjadin, ATK, seremonial dan peringatan,” ungkap Sri Mulyani dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Sri Mulyani juga memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menganggu peran penting Kementerian Keuangan dalam mengumpulkan penerimaan negara.
“Kemenkeu punya peran penting untuk kumpulkan penerimaan negara sehingga untuk bisa lakukan tugas-tugas penting seperti penerimaan negara, patroli tetap kita dukung, tapi tetap dihitung secara presisi dan efisien,” ungkapnya.
Sistem Kementerian Keuangan saat ini sudah berfungsi dengan baik untuk mendukung penerimaan negara, sehingga tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran.
“Diklat-Bimtek bukan gak ada, tapi daring sehingga biayanya turun,” tegas Sri Mulya
Beberapa belanja yang akan dipangkas oleh Kementerian Keuangan antara lain:
– Alat Tulis Kantor (ATK): dipangkas dari Rp 213 miliar menjadi Rp 42,2 miliar
– Seminar dan Acara Seremonial: dipangkas dari Rp 298,5 miliar menjadi Rp 58,2 miliar
– Perjalanan Dinas (Perjadin): dipangkas dari Rp 1,526 triliun menjadi Rp 708,97 miliar
– Belanja Barang Modal: dilakukan penundaan untuk barang modal yang tidak urgent
Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan secara detail dan presisi, serta hanya akan mempengaruhi belanja yang tidak prioritas.
