Mendagri Tito Karnavian Kritik Penggunaan Anggaran Program Stunting yang Tidak Tepat Sasaran

- Redaksi

Wednesday, 18 December 2024 - 19:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tito Karnavian (Dok. Ist)

Tito Karnavian (Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyoroti penggunaan anggaran yang tidak efisien dalam program pencegahan stunting.

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp 10 miliar, namun hanya Rp 2 miliar yang sampai ke masyarakat.

Sisanya, yaitu Rp 6 miliar, digunakan untuk kegiatan seperti rapat koordinasi, studi banding, dan evaluasi.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ada program stunting anggarannya Rp 10 miliar. Rapat kordinasi, studi banding dan lain-lain Rp 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun Rp 2 miliar. Rp 2 miliar lagi evaluasi. Jadi anggaran stunting 2 miliar yang masuk ke perut,” katanya dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024, Rabu (18/12/2024).

Baca Juga :  Jelang Iduladha, Stok Hewan Kurban di Kediri Melimpah tapi Harga Malah Turun!

Tito menyatakan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk makanan bagi ibu hamil dan anak di bawah dua tahun justru terbagi untuk hal-hal yang kurang langsung bermanfaat bagi masyarakat.

Tito juga meminta kepada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri untuk lebih mengawasi penggunaan anggaran besar, seperti perjalanan dinas, agar lebih efisien.

Pemerintah, kata Tito, sudah memutuskan untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga setengahnya, dan hal ini juga berlaku untuk kementerian/lembaga (K/L).

Ia menekankan bahwa banyak program yang tidak efektif, seperti rapat penguatan yang tidak memberikan hasil nyata, dan meminta para kepala daerah untuk lebih jujur dalam mengelola anggaran.

Menurut Tito, hal ini penting agar anggaran bisa lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Baca Juga :  Kejati DKI Jakarta Bongkar Kasus Stempel Palsu, Diduga Rugikan Negara Rp150 Miliar

“Saya kemarin sore sampai jam 5 sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan untuk perjalanan dinas dikurangi separo K/L. Dan sama saya juga minta Dirjen Keuangan Daerah semua nanti kita akan pelototi anggaran-anggaran perjalanan dinas ataupun belanja yang tidak efisien. Karena banyak yang nggak efisien,” katanya.

Berita Terkait

Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025 dengan Mudah
Cara Cek Hasil Pengumuman Administrasi PPG Prajabatan 2025 dan Tahapan Selanjutnya
Cara Aktivasi Akun Coretax Buat Lapor SPT dengan Mudah
Cara Cek BLT 900 Ribu 2025:  Panduan Lengkap untuk Memastikan Penerimaan Anda
Kabar Gembira! Sampai Kapan Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta Berlangsung?
Berapa Rata-rata Gaji Minimum di Indonesia? Cek UMP dan UMK Terbaru 2025
Bocoran Gaji Guru PPG 2025: Lonjakan Kesejahteraan untuk Pendidik Bersertifikat!
KPK OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terkait Dugaan Korupsi Mutasi Jabatan

Berita Terkait

Friday, 14 November 2025 - 10:25 WIB

Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025 dengan Mudah

Wednesday, 12 November 2025 - 16:35 WIB

Cara Cek Hasil Pengumuman Administrasi PPG Prajabatan 2025 dan Tahapan Selanjutnya

Wednesday, 12 November 2025 - 15:32 WIB

Cara Aktivasi Akun Coretax Buat Lapor SPT dengan Mudah

Monday, 10 November 2025 - 16:42 WIB

Cara Cek BLT 900 Ribu 2025:  Panduan Lengkap untuk Memastikan Penerimaan Anda

Sunday, 9 November 2025 - 12:13 WIB

Kabar Gembira! Sampai Kapan Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta Berlangsung?

Berita Terbaru

Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025

Berita

Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025 dengan Mudah

Friday, 14 Nov 2025 - 10:25 WIB