Pendidikan

Pada Waktu Indonesia Memproklamirkan Kemerdekaannnya Pada 17 Agustus 1945, Para Pendiri Negara Sudah Memutuskan Untuk Menjadikan Negara Indonesia

SwaraWarta.co.idIndonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hari itu menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia untuk menentukan arah dan bentuk negara yang merdeka, berdaulat, dan adil. Para pendiri bangsa, seperti Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya, dengan tegas memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang menganut sistem demokrasi.

Artikel ini akan membahas sejarah dan prinsip demokrasi yang menjadi dasar negara, serta fenomena kritikan dengan bahasa kasar yang kerap terjadi di era modern.

Soal Lengkap:

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada waktu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannnya pada 17 Agustus 1945, para pendiri negara sudah memutuskan untuk menjadikan negara Indonesia merdeka sebagai negara yang menganut sistem demokrasi.

Oleh sebab itu, salah satu dasar yang terdapat di dalam Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia adalah dasar demokrasi yang terdapat di dalam pancasila sila ke empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam permusywaratan/perwakila”. Hal tersebut menunjukan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi.

Namun, akhir-akhir ini banyak kritikan dengan menggunakan bahasa yang kasar dan mencaci yang dikritik dengan dalih demokrasi. Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Silahkan berikan argumen Anda dengan jelas…

Jawaban:

Demokrasi dalam Pancasila

Sebagai negara yang merdeka, Indonesia mendasarkan sistem demokrasinya pada sila keempat Pancasila, yaitu:
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Makna dari sila ini mencakup:

  1. Musyawarah untuk mufakat: Keputusan penting diambil berdasarkan diskusi dan pertimbangan bersama.
  2. Keterwakilan rakyat: Adanya peran wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi masyarakat.
  3. Hikmat kebijaksanaan: Setiap keputusan harus didasari oleh pemikiran yang bijak demi kebaikan bersama.

Fenomena Kritik Kasar atas Nama Demokrasi

Dalam era modern, khususnya dengan adanya media sosial, kritik terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu sering disampaikan dengan bahasa yang kasar dan cenderung mencaci. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: Apakah tindakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang diajarkan oleh para pendiri bangsa?

Argumen yang Mendukung Fenomena Ini:

  1. Kebebasan berpendapat: Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, termasuk dalam bentuk kritik.
  2. Reaksi terhadap ketidakpuasan: Kritik kasar sering kali muncul sebagai luapan emosi dari masyarakat yang merasa aspirasinya tidak didengar.

Argumen yang Menentang Fenomena Ini:

  1. Tidak sesuai dengan etika demokrasi: Demokrasi menekankan penyampaian pendapat secara bijaksana dan santun, bukan dengan mencaci.
  2. Mengurangi efektivitas komunikasi: Kritik yang kasar dapat membuat pihak yang dikritik enggan mendengar atau menanggapi secara serius.
  3. Memicu polarisasi: Bahasa kasar cenderung menciptakan konflik di masyarakat, bukannya solusi.

Bagaimana Sebaiknya Mengkritik dalam Demokrasi?

Agar kritik dapat memberikan dampak positif dan tetap sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, berikut adalah panduan yang dapat diikuti:

  1. Gunakan Bahasa yang Sopan: Kritik yang disampaikan dengan sopan lebih mungkin diterima dan dipertimbangkan.
  2. Sertakan Solusi: Jangan hanya mengkritik, tetapi tawarkan solusi atas masalah yang ada.
  3. Fokus pada Isu, Bukan Pribadi: Hindari menyerang individu atau pihak tertentu, fokuslah pada kebijakan atau tindakan yang menjadi masalah.
  4. Manfaatkan Forum yang Tepat: Kritik yang disampaikan melalui jalur resmi, seperti forum diskusi atau petisi, memiliki peluang lebih besar untuk didengar.

Kesimpulan

Demokrasi adalah sistem yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab. Para pendiri bangsa telah merancang demokrasi Indonesia dengan nilai-nilai musyawarah, kebijaksanaan, dan saling menghormati.

Oleh karena itu, kritik yang dilakukan secara kasar dan mencaci tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi persatuan masyarakat. Sebaiknya, kritik disampaikan dengan cara yang santun, logis, dan memberikan solusi.

Redaksi SwaraWarta.co.id

Berita Indonesia Terkini 2024 Viral Terbaru Hari Ini

Recent Posts

DEWASA Ini Tata Kelola Pemerintahan Tidak Lagi Hanya Mengandalkan Pelayanan Secara Manual, Melainkan Sudah Membutuhkan Bantuan Teknologi Komputer

Tata kelola pemerintahan modern telah mengalami transformasi signifikan. Pergeseran dari sistem manual menuju pemanfaatan teknologi…

5 hours ago

AKUNTABILITAS Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Dalam Hal Ini Menjadi Kewajiban Instansi Pemerintah Untuk Membuat Laporan Kinerja Penyelenggaraan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih…

5 hours ago

SUATU Perencanaan Pemerintahan Yang Dibuat Sebelumnya Perlu Memperhatikan Berbagai Faktor Yang Dimungkinkan Dapat Berpengaruh Terhadap Efektivitas

Perencanaan pemerintahan yang efektif merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Proses perencanaan ini membutuhkan pertimbangan…

5 hours ago

ANALISISLAH Fenomena Inovasi Ini Termasuk Ke Dalam Faktor Internal Atau Eksternal Beserta Dengan Alasannya!

Implementasi *electronic government* (e-government) menandai era baru dalam tata kelola pemerintahan. Peralihan dari sistem manual…

5 hours ago

SEBAGAI Bagian Dari Generasi Milenial Dan Generasi Z, Jelaskanlah Salah Satu Isu Strategis Yang Membuat Kalian Mau Untuk Berpartisipasi Dalam Pemilu

Generasi Milenial dan Gen Z merupakan kelompok pemilih terbesar dalam Pemilu 2024. Partisipasi mereka, baik…

5 hours ago

BERDASARKAN Uraian Di Atas, Evaluasilah Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Di Pemerintahan Indonesia!

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan sistem yang krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan…

5 hours ago