Swarwarta.co.id – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, mendukung rencana penambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah resmi diluncurkan.
“Sekali lagi, ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi dengan besaran yang begitu masif dan continue tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu tadi saya bilang longgarkan lah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini,” kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Menurutnya, sejumlah penyesuaian seperti variasi menu dan sistem distribusi kemungkinan perlu dilakukan agar program berjalan optimal di masyarakat.
.“Karena pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian terhadap menu, penyesuaian terhadap porsi, penyesuaian terhadap delivery, penyesuaian terhadap memulai masaknya kapan, dapurnya. Kan nggak bisa terlalu lama (penyajian makanan), tidak terlalu cepat juga,” lanjutnya.
Herman juga menyoroti pentingnya penyajian makanan yang sesuai untuk anak-anak serta menegaskan bahwa mengelola dapur besar seperti ini bukanlah tugas yang sederhana.
“Oleh karena tadi saya katakan, ini tidak sederhana dan tidak mudah untuk mengelola per dapur, per satuan unit dapurnya itu untuk alokasi 3.000 siswa. Ini tidak mudah. Tetapi saya kira ini pasti dalam hari-hari ke depan akan terjadi penyesuaian dan pada akhirnya akan lancar seperti yang dilakukan di Jepang,” katanya.
“Dan apresiasi itu kan juga dilakukan bukan karena saya berasal dari partai pemerintah, tetapi kan pemerintah Jepang juga mendukung dan memberikan apresiasi,” lanjut dia.
Ia bahkan membandingkan dengan keberhasilan program makan gratis yang telah lama diterapkan di Jepang sebagai contoh pelaksanaan yang efektif.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebut anggaran program MBG tahap awal telah disepakati sebesar Rp 71 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 3 juta orang.
Namun, ia mengungkap potensi peningkatan anggaran hingga Rp 140 triliun demi mencakup 82,9 juta penerima manfaat menjelang akhir tahun.
