SwaraWarta.co.id – Usai operasi militer spektakuler yang berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro, pemerintahan Donald Trump kini mengalihkan ancaman terbukanya ke target lain: Greenland.
Ambisi untuk menguasai wilayah otonom Denmark ini bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah menjadi krisis diplomatik nyata yang mengancam kohesi NATO dan stabilitas global.
Ambisi Historis yang Kembali Menyala
Ketertarikan Amerika Serikat terhadap Greenland memiliki akar sejarah panjang, dimulai sejak abad ke-19 usai pembelian Alaska. Presiden Harry Truman bahkan pernah secara rahasia menawarkan $100 juta dalam emas untuk membeli pulau itu pada 1946, namun ditolak Denmark.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Trump menghidupkan kembali gagasan ini selama masa jabatan pertamanya dan kini, didorong keberhasilan di Venezuela, mengeskalasinya dengan bahasa ancaman yang lebih keras.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio dijadwalkan bertemu dengan pejabat Denmark pekan depan untuk membahas “cara AS dapat mengakuisisi” pulau Arktik tersebut.
Alasan Strategis dan Penolakan Tegas
Trump membingkai keinginannya sebagai masalah keamanan nasional, dengan klaim bahwa Greenland “dikelilingi oleh kapal-kapal Rusia dan China”.
Namun, para analis mempertanyakan klaim ini, mengingat AS sudah memiliki akses militer melalui Pituffik Space Base berdasarkan perjanjian pertahanan 1951 dengan Denmark.
Di balik alasan keamanan, Greenland juga menyimpan kekayaan mineral kritis dan sumber daya alam yang sangat besar.
Baik pemerintah Denmark maupun Greenland telah menolak keras ancaman ini. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen secara tegas menyatakan bahwa Greenland “tidak dijual dan tidak akan pernah dijual”. Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa serangan militer AS terhadap sekutu NATO akan mengakhiri aliansi itu sendiri.
Pemimpin Greenland Jens Frederik Nielsen menyebut gagasan aneksasi AS sebagai “fantasi”. Survei juga menunjukkan mayoritas warga Greenland, yang umumnya mendukung kemerdekaan dari Denmark, menolak menjadi bagian dari AS.
Implikasi Global dan Langkah Selanjutnya
Ancaman terhadap Greenland telah memicu reaksi solidaritas dari Eropa. Tujuh pemimpin Eropa, termasuk dari Inggris, Prancis, dan Jerman, mengeluarkan pernyataan bersama menegaskan bahwa “Greenland adalah milik rakyatnya” dan hanya Denmark serta Greenland yang berhak menentukan masa depannya.
Krisis ini mempertanyakan fondasi tatanan internasional berbasis aturan, dengan pemerintahan Trump dideskripsikan menganut doktrin “kekuatan adalah kebenaran”.
Dengan pertemuan diplomatik Rubio di Kopenhagen yang akan datang, dunia menantikan apakah ambisi ekspansionis Trump akan berlanjut atau menemui jalan batu diplomatik. Eskalasi lebih lanjut tidak hanya berisiko meruntuhkan NATO tetapi juga membenamkan dunia dalam ketidakpastian geopolitik yang lebih dalam.
