Hasto Kristiyanto Buka Kartu AS, Ada Drama Di balik Revisi UU KPK

Swarawarta.co.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, baru-baru ini mengungkapkan cerita di balik lancarnya Revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan beberapa tahun lalu.

Menurut Hasto, revisi tersebut sengaja digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melemahkan KPK agar tidak mengganggu anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, yang kala itu berniat maju sebagai calon wali kota pada Pilkada 2020.

Pernyataan ini disampaikan oleh Hasto dalam sebuah video yang diunggah di akun YouTube miliknya dengan judul “Pelemahan KPK Oleh Jokowi”, pada Sabtu, 22 Februari 2025.

“Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya, saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi?,” kata Hasto

Dalam video tersebut, Hasto mengisahkan pertemuannya dengan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, di sebuah acara di Universitas Indonesia pada Mei 2024.

“Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPP di Perjuangan saya sampaikan kepada Mas Novel Baswedan adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah,” ungkapnya.

Novel bertanya apakah PDIP menjadi inisiator revisi UU KPK, dan Hasto menjelaskan bahwa selama ini jika ada hal buruk yang terkait dengan Presiden Jokowi, selalu dilimpahkan ke PDIP, sementara jika ada hal baik, Jokowi menikmatinya sendiri tanpa memberi keuntungan pada partai.

Hasto juga menceritakan pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka, di mana ia mempertanyakan keseriusan Jokowi mencalonkan anak dan menantunya, Gibran dan Bobby, menjadi wali kota.

“Suatu saat mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keserusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. ‘Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai Wali Kota?’ ‘Loh kenapa Pak Sekjen?’ ‘Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai Wali Kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya’,” katanya.

“Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau,” sambung Hasto.

Hasto menekankan bahwa jika keduanya terlibat dalam jabatan publik, terutama sebagai wali kota, itu akan membawa risiko politik yang besar, termasuk kemungkinan terjerat kasus korupsi.

Tak lama setelah itu, seorang menteri yang dipercaya Jokowi menemui Hasto dan mengungkapkan niat Presiden untuk merevisi UU KPK.

Hasto pun menyarankan agar menteri tersebut bertemu dengan fraksi-fraksi di DPR untuk membicarakan arah kebijakan Jokowi tersebut.

“Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik,” katanya.

“Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK,” kata Hasto lagi.

Yang mengejutkan, menteri tersebut mengungkapkan bahwa untuk memuluskan revisi tersebut, ia membutuhkan dana sebesar 3 juta dolar AS.

“Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobby berproses menjadi Wali Kota. Maka ketika terpilih menjadi Wali Kota, amanlah dari berbagai persalahan hukum karena KPK sudah dilemahkan,” ujarnya.

Cerita Hasto ini memberikan gambaran mengenai dinamika politik di balik revisi UU KPK dan bagaimana kepentingan politik turut berperan dalam perubahan regulasi penting tersebut.