PCO: Kebijakan Teknologi Harus Adaptif agar Tak Tertinggal Perkembangan AI

- Redaksi

Tuesday, 11 February 2025 - 09:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Dok. Ist)

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Noudhy Valdryno, menekankan pentingnya kebijakan teknologi yang terus berkembang agar tidak tertinggal dari kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital lainnya.

Menurut Noudhy, regulasi yang dibuat saat ini harus mampu mengikuti perkembangan teknologi di masa depan. Jika tidak, kebijakan yang dibuat pada tahun 2025 bisa menjadi usang ketika teknologi sudah jauh lebih maju pada tahun 2045.

“Kerangka kebijakan kita menjadi semakin progresif, artinya kalau kita membuat kebijakan di tahun 2025, jangan sampai tiba-tiba teknologi itu sudah di tahun 2045. Kita ingin kerangka kebijakan kita terus progresif,” kata Noudhy dalam diskusi media di Jakarta Pusat, Senin.

Untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan para pakar dan kementerian terkait.

Dalah satu fokus utama adalah kecerdasan buatan (AI), yang menawarkan banyak peluang jika diatur dengan kebijakan yang tepat.

“Mungkin ini kedepannya juga bisa kita konsiderasi seperti apa kerangka regulasinya, seperti apa nanti dari sisi pemerintahan dapat memanfaatkannya,” ujarnya.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengadakan serangkaian diskusi dengan berbagai pihak, termasuk industri, sektor kesehatan, transportasi, pendidikan, dan layanan keuangan, untuk merumuskan aturan yang tepat terkait penggunaan AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa diskusi ini akan berlangsung hingga awal Maret 2025.

Baca Juga :  Kemkomdigi Tutup Lebih dari 220 Ribu Konten Judi Online dalam Dua Pekan

“Kita masih pada tahap diskusi dengan stakeholder. Sampai dengan awal Maret kita coba berdiskusi. Ada enam serial diskusi dengan pelaku kepentingan,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

Hasil dari diskusi ini akan dirangkum dalam dokumen kebijakan (policy paper), yang kemudian dikembangkan menjadi naskah akademik.

Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar bagi regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Berita Terkait

Cara Hapus Akun Tunaiku Secara Permanen dan Aman: Panduan Lengkap
Mengungkap Pesan Rahasia M7 MLBB: Bocoran dan Ekspektasi Turnamen Dunia Selanjutnya
Cara Membuat Video AI Gratis di Tahun 2026 dengan Mudah
Benarkah Kairi Keluar dari ONIC Esports? Fakta di Balik Kekalahan M7
Cara Menghasilkan Uang di Tahun 2026: Manfaatkan Teknologi Menjadi Cuan!
Plugin TheoTown Penghasil Uang: Rahasia Membangun Kota Sultan Tanpa Defisit
Cara Ganti Nama di Google Meet dengan Mudah dan Cepat
Cara Komplain IndiHome Agar Gangguan Cepat Teratasi dengan Baik

Berita Terkait

Tuesday, 27 January 2026 - 15:38 WIB

Cara Hapus Akun Tunaiku Secara Permanen dan Aman: Panduan Lengkap

Tuesday, 27 January 2026 - 14:38 WIB

Mengungkap Pesan Rahasia M7 MLBB: Bocoran dan Ekspektasi Turnamen Dunia Selanjutnya

Sunday, 25 January 2026 - 13:41 WIB

Benarkah Kairi Keluar dari ONIC Esports? Fakta di Balik Kekalahan M7

Sunday, 25 January 2026 - 12:52 WIB

Cara Menghasilkan Uang di Tahun 2026: Manfaatkan Teknologi Menjadi Cuan!

Friday, 23 January 2026 - 10:39 WIB

Plugin TheoTown Penghasil Uang: Rahasia Membangun Kota Sultan Tanpa Defisit

Berita Terbaru