PCO: Kebijakan Teknologi Harus Adaptif agar Tak Tertinggal Perkembangan AI

- Redaksi

Tuesday, 11 February 2025 - 09:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Dok. Ist)

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Noudhy Valdryno, menekankan pentingnya kebijakan teknologi yang terus berkembang agar tidak tertinggal dari kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital lainnya.

Menurut Noudhy, regulasi yang dibuat saat ini harus mampu mengikuti perkembangan teknologi di masa depan. Jika tidak, kebijakan yang dibuat pada tahun 2025 bisa menjadi usang ketika teknologi sudah jauh lebih maju pada tahun 2045.

“Kerangka kebijakan kita menjadi semakin progresif, artinya kalau kita membuat kebijakan di tahun 2025, jangan sampai tiba-tiba teknologi itu sudah di tahun 2045. Kita ingin kerangka kebijakan kita terus progresif,” kata Noudhy dalam diskusi media di Jakarta Pusat, Senin.

Untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan para pakar dan kementerian terkait.

Dalah satu fokus utama adalah kecerdasan buatan (AI), yang menawarkan banyak peluang jika diatur dengan kebijakan yang tepat.

“Mungkin ini kedepannya juga bisa kita konsiderasi seperti apa kerangka regulasinya, seperti apa nanti dari sisi pemerintahan dapat memanfaatkannya,” ujarnya.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengadakan serangkaian diskusi dengan berbagai pihak, termasuk industri, sektor kesehatan, transportasi, pendidikan, dan layanan keuangan, untuk merumuskan aturan yang tepat terkait penggunaan AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa diskusi ini akan berlangsung hingga awal Maret 2025.

Baca Juga :  SteelSeries Arctis Pro, Headphone Gaming Premium dengan Kualitas Audio Terbaik untuk Performa Juara

“Kita masih pada tahap diskusi dengan stakeholder. Sampai dengan awal Maret kita coba berdiskusi. Ada enam serial diskusi dengan pelaku kepentingan,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

Hasil dari diskusi ini akan dirangkum dalam dokumen kebijakan (policy paper), yang kemudian dikembangkan menjadi naskah akademik.

Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar bagi regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Berita Terkait

Mudah dan Cepat, Begini Cara Cek BI Checking Secara Online untuk Mengetahui Riwayat Kredit
Cara Mengatasi TikTok yang Tidak Bisa Live, Terbukti Ampuh Agar Kamu Bisa Live Lagi!
Kenapa Wifi Tidak Ada Internet Padahal Sudah Terhubung? 8 Penyebab dan Solusi Jitunya!
Cara Membatalkan Pinjaman Lazbon di Aplikasi Lazada dengan Mudah Tanpa Ribet
Modal Internet! Bongkar 15 Aplikasi Penghasil Saldo DANA Tercepat dan Terbukti Membayar di 2025
13 Situs Nonton Film Gratis Terbaik 2025: Hiburan Legal Tanpa Keluar Duit!
Jangan Coba-Coba! Ini “Cara Bobol WiFi dengan HP” yang Legal dan Justru Membuatmu Dipercaya
Kenapa BI Fast BNI Tidak Bisa Digunakan? Berikut Penyebab dan Solusinya

Berita Terkait

Sunday, 31 August 2025 - 14:21 WIB

Mudah dan Cepat, Begini Cara Cek BI Checking Secara Online untuk Mengetahui Riwayat Kredit

Sunday, 31 August 2025 - 14:01 WIB

Cara Mengatasi TikTok yang Tidak Bisa Live, Terbukti Ampuh Agar Kamu Bisa Live Lagi!

Saturday, 30 August 2025 - 15:36 WIB

Kenapa Wifi Tidak Ada Internet Padahal Sudah Terhubung? 8 Penyebab dan Solusi Jitunya!

Friday, 29 August 2025 - 17:21 WIB

Cara Membatalkan Pinjaman Lazbon di Aplikasi Lazada dengan Mudah Tanpa Ribet

Tuesday, 26 August 2025 - 10:34 WIB

Modal Internet! Bongkar 15 Aplikasi Penghasil Saldo DANA Tercepat dan Terbukti Membayar di 2025

Berita Terbaru