PCO: Kebijakan Teknologi Harus Adaptif agar Tak Tertinggal Perkembangan AI

- Redaksi

Tuesday, 11 February 2025 - 09:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Dok. Ist)

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Noudhy Valdryno, menekankan pentingnya kebijakan teknologi yang terus berkembang agar tidak tertinggal dari kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital lainnya.

Menurut Noudhy, regulasi yang dibuat saat ini harus mampu mengikuti perkembangan teknologi di masa depan. Jika tidak, kebijakan yang dibuat pada tahun 2025 bisa menjadi usang ketika teknologi sudah jauh lebih maju pada tahun 2045.

“Kerangka kebijakan kita menjadi semakin progresif, artinya kalau kita membuat kebijakan di tahun 2025, jangan sampai tiba-tiba teknologi itu sudah di tahun 2045. Kita ingin kerangka kebijakan kita terus progresif,” kata Noudhy dalam diskusi media di Jakarta Pusat, Senin.

Untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan para pakar dan kementerian terkait.

Dalah satu fokus utama adalah kecerdasan buatan (AI), yang menawarkan banyak peluang jika diatur dengan kebijakan yang tepat.

“Mungkin ini kedepannya juga bisa kita konsiderasi seperti apa kerangka regulasinya, seperti apa nanti dari sisi pemerintahan dapat memanfaatkannya,” ujarnya.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengadakan serangkaian diskusi dengan berbagai pihak, termasuk industri, sektor kesehatan, transportasi, pendidikan, dan layanan keuangan, untuk merumuskan aturan yang tepat terkait penggunaan AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa diskusi ini akan berlangsung hingga awal Maret 2025.

Baca Juga :  Cara Mencetak dari Ponsel Menggunakan Aplikasi NokoPrint

“Kita masih pada tahap diskusi dengan stakeholder. Sampai dengan awal Maret kita coba berdiskusi. Ada enam serial diskusi dengan pelaku kepentingan,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

Hasil dari diskusi ini akan dirangkum dalam dokumen kebijakan (policy paper), yang kemudian dikembangkan menjadi naskah akademik.

Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar bagi regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Berita Terkait

Cara Membuat Daftar Isi Otomatis di Word, Ikuti Tipsnya Berikut Ini!
Cukup Modal HP! Inilah 5 Cara Menghasilkan Uang dari CapCut untuk Pemula
Cara Mencetak dari Ponsel Menggunakan Aplikasi NokoPrint
Cara Mengubah Email di Mobile JKN: Panduan Lengkap dan Aman
Mudah dan Cepat! Cara Cek Desil Kesejahteraan Keluarga via Google dan Situs Resmi Kemensos
Cara Registrasi Ulang BPJS Kesehatan untuk Ikut Program Pemutihan Tunggakan Akhir 2025
Cara Mengatasi Roblox yang Error Tanpa Harus Pusing
Cara Melacak HP yang Hilang: Panduan Lengkap dan Mudah untuk Android dan iPhone

Berita Terkait

Friday, 14 November 2025 - 13:00 WIB

Cara Membuat Daftar Isi Otomatis di Word, Ikuti Tipsnya Berikut Ini!

Friday, 14 November 2025 - 11:30 WIB

Cukup Modal HP! Inilah 5 Cara Menghasilkan Uang dari CapCut untuk Pemula

Monday, 10 November 2025 - 16:54 WIB

Cara Mencetak dari Ponsel Menggunakan Aplikasi NokoPrint

Friday, 7 November 2025 - 16:22 WIB

Cara Mengubah Email di Mobile JKN: Panduan Lengkap dan Aman

Thursday, 6 November 2025 - 11:00 WIB

Mudah dan Cepat! Cara Cek Desil Kesejahteraan Keluarga via Google dan Situs Resmi Kemensos

Berita Terbaru

Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025

Berita

Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025 dengan Mudah

Friday, 14 Nov 2025 - 10:25 WIB