PCO: Kebijakan Teknologi Harus Adaptif agar Tak Tertinggal Perkembangan AI

- Redaksi

Tuesday, 11 February 2025 - 09:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Dok. Ist)

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Noudhy Valdryno, menekankan pentingnya kebijakan teknologi yang terus berkembang agar tidak tertinggal dari kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital lainnya.

Menurut Noudhy, regulasi yang dibuat saat ini harus mampu mengikuti perkembangan teknologi di masa depan. Jika tidak, kebijakan yang dibuat pada tahun 2025 bisa menjadi usang ketika teknologi sudah jauh lebih maju pada tahun 2045.

“Kerangka kebijakan kita menjadi semakin progresif, artinya kalau kita membuat kebijakan di tahun 2025, jangan sampai tiba-tiba teknologi itu sudah di tahun 2045. Kita ingin kerangka kebijakan kita terus progresif,” kata Noudhy dalam diskusi media di Jakarta Pusat, Senin.

Untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan para pakar dan kementerian terkait.

Dalah satu fokus utama adalah kecerdasan buatan (AI), yang menawarkan banyak peluang jika diatur dengan kebijakan yang tepat.

“Mungkin ini kedepannya juga bisa kita konsiderasi seperti apa kerangka regulasinya, seperti apa nanti dari sisi pemerintahan dapat memanfaatkannya,” ujarnya.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengadakan serangkaian diskusi dengan berbagai pihak, termasuk industri, sektor kesehatan, transportasi, pendidikan, dan layanan keuangan, untuk merumuskan aturan yang tepat terkait penggunaan AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa diskusi ini akan berlangsung hingga awal Maret 2025.

Baca Juga :  Bagaimana Cara Top Up ML? Simak Langkah-langkahnya!

“Kita masih pada tahap diskusi dengan stakeholder. Sampai dengan awal Maret kita coba berdiskusi. Ada enam serial diskusi dengan pelaku kepentingan,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

Hasil dari diskusi ini akan dirangkum dalam dokumen kebijakan (policy paper), yang kemudian dikembangkan menjadi naskah akademik.

Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar bagi regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Berita Terkait

Daftar Situs Live Streaming Bola Gratis & Legal 2026, Bisa Nonton Liga Top Dunia Tanpa Takut Diblokir!
Cara Tukar Uang Baru di Bank BNI, Berikut Langkah-langkahnya!
Cara Cek Paket JNT dengan Mudah dan Akurat: Panduan Lengkap 2026
Kenapa WA Kena Spam? Mengungkap Penyebab dan Cara Mengatasinya
Cara Download ExamBrowser TKA 2026 Resmi Kemendikdasmen untuk Laptop 64 Bit, Panduan Lengkap SD SMP SMA
LENGKAP! 5 Cara Mendapatkan Dana Cicil di DANA Terbaru 2026
3 Cara Mendapatkan Command Block di Minecraft dengan Mudah, Simak Langkah-langkahnya!
4 Cara Mendapatkan CapCut Pro Gratis: Tips Legal dan Aman!

Berita Terkait

Friday, 13 March 2026 - 16:59 WIB

Daftar Situs Live Streaming Bola Gratis & Legal 2026, Bisa Nonton Liga Top Dunia Tanpa Takut Diblokir!

Thursday, 12 March 2026 - 16:56 WIB

Cara Tukar Uang Baru di Bank BNI, Berikut Langkah-langkahnya!

Thursday, 12 March 2026 - 09:19 WIB

Cara Cek Paket JNT dengan Mudah dan Akurat: Panduan Lengkap 2026

Wednesday, 11 March 2026 - 16:20 WIB

Kenapa WA Kena Spam? Mengungkap Penyebab dan Cara Mengatasinya

Wednesday, 11 March 2026 - 15:32 WIB

Cara Download ExamBrowser TKA 2026 Resmi Kemendikdasmen untuk Laptop 64 Bit, Panduan Lengkap SD SMP SMA

Berita Terbaru