Swarawarta.co.id – Polda Metro Jaya mengerahkan 2.912 personel gabungan untuk mengamankan pembacaan putusan 40 gugatan perselisihan hasil Pilkada (PHP) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.
“Total kita kerahkan sebanyak 2.912 personel gabungan untuk melakukan pengamanan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Senin (24/2/2025).
Pengamanan dilakukan secara ketat di Gedung MK maupun kawasan sekitar Monas, Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tujuannya untuk memastikan seluruh rangkaian berlangsung kondusif.
Personel yang bertugas tidak diperkenankan membawa senjata api. Pembacaan putusan dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB dan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.
Sebanyak 310 perkara pilkada diregistrasi oleh MK, dengan 270 perkara telah dibacakan dalam putusan dismissal pada 4-5 Februari 2025.
Sementara itu, 40 perkara lainnya berlanjut ke sidang pembuktian.
“Sidang pengucapan putusan untuk 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU kada) tahun 2024, yang telah dilanjutkan ke tahap pembuktian, akan digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 24 Februari 2025,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz dalam keterangannya, Sabtu (22/2).
Tata kelola pemerintahan modern telah mengalami transformasi signifikan. Pergeseran dari sistem manual menuju pemanfaatan teknologi…
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih…
Perencanaan pemerintahan yang efektif merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Proses perencanaan ini membutuhkan pertimbangan…
Implementasi *electronic government* (e-government) menandai era baru dalam tata kelola pemerintahan. Peralihan dari sistem manual…
Generasi Milenial dan Gen Z merupakan kelompok pemilih terbesar dalam Pemilu 2024. Partisipasi mereka, baik…
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan sistem yang krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan…